Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Waduk Pondok Ranggon III Dilaporkan ke KPK

Dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III di Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dilaporkan ke KPK, Kamis

Dugaan Korupsi Pembebasan Lahan Waduk Pondok Ranggon III Dilaporkan ke KPK
Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw
SGY memperlihatkan bukti surat penerimaan laporannya ke KPK terkait dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III. SGY menghitung pemerintah daerah dirugikan Rp 15 milliar dalam pembebasan lahan tersebut tahun 2016. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III di Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (8/2/2018).

Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta (KATAR), Sugiyanto yang melaporkannya ke kantor KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, siang tadi.

SGY melaporkan dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan penelusurannya.

SGY memperlihatkan bukti surat penerimaan laporannya ke KPK terkait dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III. SGY menghitung pemerintah daerah dirugikan Rp 15 milliar dalam pembebasan lahan tersebut tahun 2016.
SGY memperlihatkan bukti surat penerimaan laporannya ke KPK terkait dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III. SGY menghitung pemerintah daerah dirugikan Rp 15 milliar dalam pembebasan lahan tersebut tahun 2016. (Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw)

Laporan itu sudah diterima KPK setelah lelaki yang akrab disapa SGY itu memaparkan dasar pelaporannya dan sejumlah bukti.

"Sudah dilaporkan dan diterima oleh KPK. Tadi saya sempat panjang lebar mempertahankan alasan dan bukti saat melaporkan sebelum akhirnya diterima oleh KPK," kata SGY ketika ditemui Wartakotalive.com di Balaikota DKI Jakarta, siang tadi.

SGY mendatangi Balaikota DKI Jakarta untuk meneruskan laporannya ke Gubernur dan pimpinan DPRD DKI.

Dalam berkas laporannya ke KPK, SGY menyebut kerugian negara akibat pembebasan lahan tersebut diperkirakan antara Rp 15,4 milliar - Rp 17,5 milliar.

Penyebabnya terjadi kelebihan bayar apabila dihitung dari angka pembebasan lahan oleh Pemprov DKI senilai Rp 32 milliar untuk 24 bidang lahan atau 1,69 hektar pada tahun 2016.

Angka itu menunjukkan Pemprov DKI lewat Dinas SDA membeli lahan seharga Rp 1,8 juta per meter persegi.

Tanda terima laporan SGY ke KPK terkait dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III.
Tanda terima laporan SGY ke KPK terkait dugaan korupsi pembebasan lahan waduk Pondok Ranggon III. (Warta Kota/Theo Yonathan Simon Laturiuw)
Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved