Senin Lusa Driver Taksi Online Kepung Istana, Polisi Minta Demonstran Lakukan Hal Ini

Polri telah menerima surat pemberitahuan rencana aksi demonstrasi para pengemudi taksi online di Istana, Senin (29/1/2018) pekan depan.

Senin Lusa Driver Taksi Online Kepung Istana, Polisi Minta Demonstran Lakukan Hal Ini
Warta Kota/Henry Lopulalan
Pekerja transportasi online melakukan unjuk rasa dan mereka memakai berbagai atribut termasuk kaos bertuliskan sindiran terhadap Menhub. 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU - Polri telah menerima surat pemberitahuan rencana aksi demonstrasi para pengemudi taksi online di Istana, Senin (29/1/2018) pekan depan. Hal ini juga sudah dikonfirmasi dengan Polda Metro Jaya.

“Sudah konfirmasi dengan Polda Metro Jaya, dan benar akan ada demo pengemudi taksi online. Mereka ingin menyampaikan pemberitahuan,” ujar Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1/2018).

Setyo mengatakan, pihaknya siap mengamankan jalannya aksi 291 itu, dan secara teknis akan disiapkan oleh Polda Metro Jaya.

Namun, ia mengaku belum bisa memastikan jumlah peserta aksi demo.

Baca: Permenhub 108 Ditolak Driver Taksi Online, Budi Karya Sumadi: Saya Bisa Pertanggungjawabkan Semuanya

I pun berpesan kepada para pendemo untuk tetap menjaga keamanan, ketertiban, dan menghormati masyarakat lain yang beraktivitas.

“Agar peserta unjuk rasa tetap menjaga keamanan dan ketertiban sebelum, pada saat, dan setelah demo. Agar menghormati hak dan kepentingan masyarakat yang tidak ikut unjuk rasa,” tuturya.

Sebelumnya, ratusan pengemudi taksi online sudah menggelar aksi demo di depan Kementerian Perhubungan, Jumat (26/1/2018) siang.

Aksi digelar untuk menolak Permenhub Nomor 108 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Baca: Driver Taksi Online Pamit kepada Pelanggan Lewat Surat Terbuka, Permenhub 108/2017 Biang Keladinya

Mereka memprotes penetapan tarif angkutan online sesuai batas atas dan bawah, untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.

Selain soal tarif, hal lain yang disorot adalah aturan perihal kuota atau jumlah kendaraan dalam suatu wilayah operasi.

Kuota harus dihitung sesuai dengan wilayah operasinya dan diinformasikan secara terbuka ke publik, untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang seperti jual beli kuota. (Vincentius Jyestha)

Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved