100 Hari Anies Sandi

Larangan Sepeda Motor di Jalan Thamrin Dibatalkan MA, Dishub DKI Siapkan Aturan Baru Ini

Dishub DKI siap lakukan uji coba penerapan jalur khusus motor di sepanjang Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

Larangan Sepeda Motor di Jalan Thamrin Dibatalkan MA, Dishub DKI Siapkan Aturan Baru Ini
Warta Kota/Rangga Baskoro
Marka kuning bertuliskan "Sepeda Motor" di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat. 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Rangga Baskoro

WARTAKOTA, MENTENG-- Wakil Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Sigit Wijatmoko mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi terkait uji coba penerapan jalur khusus motor di sepanjang Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

"Kan kemarin kami menyiapkan marka ya sesuai dengan Pasal 108 Undang-undang 22/2009 terkait dengan penggunaan jalur kendaraan bahwa roda dua ada di jalur sebelah kiri ya kan. Nah ini kan juga masih bagian dari sosialisasi. Rencananya, mulai hari Senin, tanggal 29 ke depan, selama 7 hari, Dinas Perhubungan bersama dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro akan melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat," ujar Sigit saat dihubungi, Kamis (25/1).

Upaya sosialisasi yang dilakukan bersifat imbauan bagi masyarakat.

Baca: Wow, Doktor UI Tunjukkan Buah Langka Asli Indonesia Ini Ampuh untuk Hilangkan Bau Mulut

Baca: Hakim Tipikor Sesalkan Sikap Gamawan Fauzi yang Diam Saja Saat Disebut Kemendagri Dapat Rp 78 M

Penindakan terhadap pelanggaran belum akan dilakukan hingga tahap sosialisasi selesai satu minggu kedepan.

"Jadi, tahapannya seperti itu. Baru nanti setelah satu minggu disosialisasikan, kita akan boleh melakukan upaya penegakan hukum jika ada pelanggaran. Ini sedang dirumuskan, ya termasuk juga penempatan-penempatan petugas untuk melakukan imbauan dan pengawasan. Jadi, kalaupun ada penindakan, kita sifatnya lebih kepada preventif, tidak represif dalam bentuk denda tilang," katanya.

Landasan hukum yang diberlakukan menggunakan Pasal 108 UU nomor 22 tahun 2009.

Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari putusan MA yang membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin.

Putusan itu tertuang dalam Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

"Jadi kan sampai sekarang ini kami masih mengevaluasi terkait dengan kebijakan lanjutan, tetapi bahwa amanat MA diputuskan demikian. Terus amanat Undang-Undang nomor 22 Pasal 108 kan sepeda motor harus ada jalur. Makanya jalurnya kita siapkan. Jadi, ini tidak perlu pengaturan karena memang masih dalam konteks putusan MA dan apa yang diatur oleh Undang-undang 22," ungkap Sigit.

Keputusan lanjutan seperti memberlakukan ganjil genap kepada sepeda motor masih akan dibicarakan lebih lanjut.

Jalur khusus motor bukan merupakan bagian dari penerbitan Pergub baru terkait pembatasan motor di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

"Kebijakan baru terkait dengan roda dua bukan tidak akan ada, tapi saat ini masih dalam pembahasan bersama terkait dengan nanti strategi atau kebijakan apa yang akan dikerjakan. Jadi, jalur sepeda motor ini bukan istilahnya penerbitan peraturan gubernur baru, tidak, karena ini memang sudah ada amanat dari undang-undang," katanya. (abs)

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Suprapto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved