Dirlantas Polda Metro, Serahkan Surat Rekomendasi Evaluasi Penataan Tanah Abang

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengajukan surat rekomendasi tentang Kebijakan Penataan Tanah Abang ke Gubernur DKI Anies Baswedan.

Dirlantas Polda Metro, Serahkan Surat Rekomendasi Evaluasi Penataan Tanah Abang
Warta Kota/Henry Lopulalan
Para sopir angkot yang rutenya melintasi kawasan Tanah Abang melakukan aksi protes di depan Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/1/2018). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

WARTA KOTA, SEMANGGI - Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya mengajukan surat rekomendasi tentang Kebijakan Penataan Tanah Abang ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Rekomendasi tersebut untuk mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan sejak 24 Desember 2017 itu.

“Kami membuat rekomendasi di mana hasil survey dengan pengamatan dari pada Ditlantas selama pelaksanan satu bulan ini, kami rekomendasikan ada enam poin,” kata Kombes Pol Halim Pagarra, Dirlantas Polda Metro Jaya  di Mapolda Metro Jaya, Kebayoranbaru, Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2018).

Diantaranya, lanjut Halim, yaitu pemerintah harus melakukan evaluasi dan pengkajian dari pada kebijakan tersebut.

Baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang baru.

Baca: Sopir Angkot: Bus Tanah Abang Explorer Memakan Pendapatan Kami

“Lalu juga harus memperhatikan pedagang kaki lima, memberikan tempat yang lebih layak dan tidak melanggar hukum,” tegas Halim.

Kemudian, mengembalikan dan mengoptimalkan kembali fungsi jalan yang sudah dilakukan penutupanz

Sehingga tidak terjadi kemacetan, kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan kinerja lalu lintas termasuk peningkatan angkutan umum

“Kami harapkan juga sangat memperhatikan PKL sebagai rakyat kecil sehingga diberikan tempat yang layak, yang pantas yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberikan izin sebanyak 400-an Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di badan jalan depan Stasiun Tanah Abang, Jalan Jatibaru Raya, Tanahabang, Jakarta Pusat.

Namun, kebijakan tersebut justru melanggar beberapa aturan.

Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved