Iluni UI: Impor Beras Harusnya Bulan Oktober, Bukan Menjelang Musim Panen

Pengurus Iluni UI berpendapat, Impor beras bukanlah hal yang tabu. Alasannya, Pemerintah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Iluni UI: Impor Beras Harusnya Bulan Oktober, Bukan Menjelang Musim Panen
Iluni UI
Diskusi Bulanan Iluni UI yang diadakan Iluni UI, di kampus UI Salemba Jakarta, Kamis (18/1/2018). 

WARTA KOTA, JAKARTA -  Pengurus Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni UI) berpendapat, selagi pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk sepanjang tahun, maka Impor beras bukanlah hal yang tabu.

Pemerintah bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan pangannya.

"Jika kebutuhan beras dalam negeri tidak dibantu impor di saat musim paceklik, dipastikan harga beras akan semakin mencekik dan menyengsarakan rakyat," kata Ketua Policy Centre Iluni UI Berly Martawardaya dalam diskusi bulanan yang diadakan Iluni UI, di kampus UI Salemba Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Dosen Ekonomi Politik FEUI itu mengatakan, yang penting impor tidak dilakukan menjelang musim panen dan untuk memperkuat stok beras sehingga tidak terjadi gejolak harga, bukan untuk membanjiri pasar yang membuat harga beras produksi petani turun tajam.

Yang tidak kalah pentingnya, kata Berly Martawardaya, Pemerintah juga harus menjamin dan melindungi kesejahteraan Petani dan keberlangsungan industri pertanian di seluruh Indonesia sehingga ke depan tidak perlu lagi melakukan impor beras.

Baca: Pengurus Iluni UI Minta Setya Novanto Mundur Dari Ketua DPR RI

Berly Martawardaya mengatakan, beras adalah komoditi strategis. Beras juga menjadi salah satu komoditas yang paling tinggi peranannya terhadap inflasi nasional.

Klaim bahwa kita sudah surplus beras atau swasembada beras, kata Berly Martawardaya, sangat sulit dipercaya dengan tingginya harga beras di berbagai pelosok Indonesia.

Kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017 lalu.

Bank Indonesia (BI) sendiri mencatat, harga beras mengalami kenaikan sejak bulan Desember 2017 yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai.

"Hal ini diperkuat dengan panen akhir tahun 2017 yang diserang wereng di beberapa daerah sehingga mengindikasikan stok beras memang kurang,” kata Berly Martawardaya.

Acara diskusi bulanan itu dibuka oleh Ketua Iluni UI Tommy Suryatama dan dihadiri ketua merangkap juru bicara Iluni UI Eman Sulaeman Nasim.

Diskusi juga menghadirkan Guru Besar Pertanian Universitas Lampung (Unila) Prof Bustanul Arifin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UI Zaadit Taqwa, Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang Zulkifli Rasyid, pengurus Himpunan Alumni IPB Ali Fatoni sebagai pembicara. Diskusi ini dipandu Dosen Fakultas Ilmu Administrasi UI M Fadli Hanafi.

Pertama berteriak

Zulkifli Rasyid mengatakan, dialah yang pertama kali meneriakkan perlunya impor beras.

Sebab, kata Zulkifli Rasyid, stok beras di gudang-gudang beras sudah menipis. Yang ada tinggal beras Raskin atau beras Rasta (rakyat sejahtera).

Sementara harga beras sudah mulai naik.

Jika tidak dilakukan impor, kata Zulkifli Rasyid, konsumen beras khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan kesulitan membeli beras dan dipastikan harganya akan semakin meningkat.

Baca: Iluni UI Kutuk Keras dan Minta Aksi Pembantaian Etnis Rohingya Dihentikan

Beras yang ada saat ini adalah beras premium (mahal) dan beras Rasta. Bukan beras medium.

Beras medium sudah langka. Perlu ditambah dengan impor.

"Yang penting, impor berasnya jangan dilakukan menjelang masa panen. Tapi kalau tidak dilakukan impor beras bulan Januari ini, stok beras sudah sangat menipis,” ujar Zulkifli Rasyid.

Impor bukan tabu

Hal senada disampaikan guru besar pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin.

Guru besar pertanian Unila itu mengatakan, Impor beras bukanlah sesuatu yang tabu dan baru. Kebijakan impor beras menjadi ramai, karena saat ini dan tahun depan adalah tahun politik.

“Impor beras bukan sesuatu yang baru. Import kali ini menjadi heboh karena tahun ini adalah tahun politik,” ujar Bustanul Arifin.

Sependapat dengan Berly Martawardaya, pengurus Himpunan Alumni (HA) IPB Fathoni Ali menyesalkan sikap pemerintah yang terlambat melakukan impor.

Seharusnya, kata Fathoni Ali, pada saat harga beras mulai naik disebabkan stok beras menipis, pada bulan September dan Oktober, segera mengeluarkan keputusan untuk melakukan impor.

Sebab pada bulan tersebut, masa panen masih cukup lama. Sementara bulan Januari ini sudah mendekati masa panen.

“Karena itu harusnya pemerintah sudah melakukan impor beras sejak Oktober. Import bermasalah kalau dilakukan pada bulan Januari karena akan masuk musim panen,” ujar Fathoni Ali.

Baik Bustanul Arifin maupun Berly Wardaya menyangsikan kelangkaan beras saat ini karena adanya permainan mafia beras.

Jika kelangkaan beras ini karena ulah mafia atau spekulan, seharusnya pada saat harga beras sudah bertambah lebih dari Rp 2000 per Kg, stok beras dilepas.

Kenyataannya stok beras tidak juga dilepas. Itu berarti beras memang langka.

Tolak Impor Beras

Di tempat yang sama, Ketua BEM UI Zaadit Taqwa menyesalkan adanya ketidaksingkronan antara data Kementerian Pertanian (Kementan) dengan kementrian Perdagangan (Kemendag).

Zaadit Taqwa mengatakan, pemerintah harusnya memiliki data yang sama antara Kementan dan Kemendag.

Ketidaksingkronan data itulah, kata Zaadit Taqwa, yang menyebabkan terjadi gejolak harga beras.

Meski demikian, BEM UI menolak kebijakan pemerintah yang akan melakukan impor beras.

Hal tersebut karena saat ini waktunya mendekati masa panen.

"Jika pemerintah melakukan impor beras, akan menyebabkan harga beras produksi petani akan anjlok,” kata Zaadit Taqwa.

Selain itu, lanjut Zaadit Taqwa, BEM UI juga mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang dapat mensejahterakan para petani Indonesia dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi yang ada.

Serta memanfaatkan adanya badan usaha milik desa (Bumdes). Sehingga, para petani saat masa panen dapat menjual hasil produksi berasnya langsung ke konsumen.

Tidak melalui rantai penjualan yang panjang, yang merugikan para petani.

Untuk menyiasati kelangkaan stok beras di bulan Januari hingga musim panen, Fathoni Ali mengusulkan agar pemerintah merelokasi stok beras dari Sulawesi ke wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Alasannya, di wilayah Sulawesi sudah masuk musim panen, dan stok beras melimpah.

ke depannya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Selain itu juga memberantas keberadaan mafia yang menjadi sebab tingginya harga beras saat ini (*)

Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved