Warga Cipete Utara Tolak Penggusuran oleh Pengembang

Warga mengaku tidak memiliki sertifikat rumah. Namun, setiap tahunnya warga membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Warga Cipete Utara Tolak Penggusuran oleh Pengembang
Istimewa
AKSI puluhan warga di Jalan Kirai RT 11/01, Cipete Utara, Jakarta Selatan, menolak upaya penggusuran rumah mereka oleh pengembang. 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU -- Puluhan warga di Jalan Kirai RT 11/01, Cipete Utara, Jakarta Selatan, menggelar aksi penolakan terhadap upaya penggusuran rumah mereka oleh salah satu pengembang.

Mereka bersikukuh tidak mau pindah, meskipun pihak pengembang bersedia mengganti uang ganti rugi.

Salah satu perwakilan warga, Ahmad Baihaki menyatakan, warga sudah cukup lama menempati rumah di lahan yang diklaim milik pengembang PT Bintang Dharmawangsa Perkasa tersebut.

"Kita di sini sudah lama. Sudah sekitar 40 tahun. Kami menolak ada penggusuran," kata Baihaki kepada wartawan di sela-sela aksi, Rabu (10/1/2018).

Dalam aksi itu, warga juga meminta agar pihak pengembang untuk tidak melakukan intimidasi kepada warga dan membuka akses jalan yang sebelumnya tertutup puing bangunan yang menyebabkan sejumlah rumah terisolasi.

"Penutupan Jalan sudah berlangsung dua hari. Padahal jalan ini sudah terdaftar dari kelurahan sampai wali kota. Panjangnya sekitar 60 meter," ucapnya.

Sebelumnya, PT Bintang Dharmawangsa Perkasa mengklaim memiliki surat hak milik sejumlah luas tanah yang mencapi 54 Hektar. Namun warga menilai surat tersebut palsu dan cacat hukum.

Warga juga menyatakan tidak ada niat untuk menjual rumah mereka ke pengembang. Ia juga tak mengetahui persis akan dibangun apa lokasi tersebut jika nanti warga menjual rumahnya.

Meskipun demikian, warga mengaku tidak memiliki sertifikat rumah. Namun setiap tahunnya warga membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

"Mereka baru mengklaim ini satu tahun terakhir," kata warga bernama Nasrudin.

PT Bintang Dharmawangsa Perkasa, meminta warga untuk menjual rumahnya dengan biaya ganti rugi sebesar Rp 3 juta per meter. Akan tetapi warga menolak, karena harga tersebut dinilai terlalu rendah.

"Harganya tidak sesuai, jadi warga juga tidak mau. Karena memang tidak ada niat untuk menjual. Ke depannya, warga akan segera mengurus sertifikat tanah," tutupnya.

Sementara itu, Kabag Ops Polrestro Jakarta Selatan AKBP Nico Setiawan menyatakan, terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan warga melakukan aksi itu. Ia menyebut, tidak ada upaya eksekusi yang akan dilakukan pengembang.

"Hanya sosialisasi saja. Itu pun sudah diberitahukan sebelumnya. Dan itu juga tidak ada penutupan jalan. Hanya warga minta bekas bongkaran yang menutup jalan agar dibersihkan," jelasnya.

Nico pun menambahkan bahwa pihaknya menerjunkan puluhan personil untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. "Pengamanan kita seperlunya saja. Sekitar 30 orang," kata Nico.

Penulis: Feryanto Hadi
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved