Pemerintahan Jokowi-JK di Mata Pengamat

Isu sosial hingga perang terbuka lewat media sosial sepanjang tahun 2017 dinilai sejumlah pengamat semakin memprihatinkan.

Warta Kota/Dwi Rizki
Para pengamat dalam diskusi bertajuk Sosio Nasionalisme Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (9/1/2018) petang. Dalam diskusi tersebut, para pengamat membahas semangat nasionalisme di tengah era globalisasi serta tahun politik pada tahun 2018. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Isu sosial hingga perang terbuka lewat media sosial sepanjang tahun 2017 hingga jelang Pilkada Serentak 2018 dinilai sejumlah pengamat semakin memprihatinkan. Pasalnya, beragam fenomena tersebut berbanding terbalik dengan semangat persatuan dan kesetaraan yang senyatanya diwujudkan dalam Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat ini.

Pengamat Energi, Marwan Batubara menyebutkan isu sosial yang semua berhembus di awal pemerintahan Jokowi-JK mulai terkikis lewat beragam kebijakan ekonomi yang adil dan efisien. Sejalan dengan Nawacita Ketiga yakni, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta Nawacita kelima, yakni meningkatkan kualitas hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat katanya kian terealisasi dalam tiga tahun terakhir.

"Kekayaan alam memang diperuntukkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, namun dalam pengelolaannya harus tepat sasaran. Itu sudah dilakukan pemerintahan saat ini dengan menghapus subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak)," ujar Marwan dalam diskusi bertajuk Sosio Nasionalisme Indonesia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (9/1/2018) petang.

Kebijakan BBM satu harga yang mulai merata di Nusantara, khususnya Indonesia bagian timur seperti Maluku hingga Papua dapat menjadi tolok ukur pemerataan energi di Indonesia. Sehingga menurutnya pengembang energi sektor lainnya, seperti listrik sepatutnya dapat diterapkan setara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara, Dosen Hukum Universitas Kristen Indonesia, Niko Adrian justru menyebutkan jika kesetaraan rakyat tidak hanya sebatas energi, tetapi juga menyangkut pada penegakan hukum di Indonesia. Pemerintah pun diharapkannya dapat membenahi hukum yang berazaskan kesetaraan bagi semua lapisan masyarakat.

"Penegakan hukum harus setara, semua warga negara memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Kebanggaan bangsa kita adalah memiliki prinsip kerja sama setara berlandaskan hukum internasional bagi semua negara, tetapi tidak menggerus semangat nasionalisme," kata Niko.

Sedangkan menurut Pengamat Politik, Karyono Wibowo, kesetaraan dalam Nawacita juga harus diwujudkan dalam berpolitik. Politik identitas yang beradab katanya menjadi jawaban untuk menghindari kampanye hitam lewat isu SARA (Suku Agama Ras dan Antar Golongan), perbedaan Gender ataupun faktor personal demi mewujudkan demokrasi bersih dan terbuka.

"Apalagi tahun ini kita memasuki tahun politik, Pilkada Serentak 2018, masyarakat kita bukan orang yang bodoh selalu terpengaruh isu-isu yang dihembuskan untuk memecah demi kepentingan kekuasaan. Politik sehat harus diterapkan masing-masing partai politik lewat gagasan, bukan justru saling menjatuhkan dan memecah persatuan," tutup Karyono. (dwi)

Penulis: Dwi Rizki
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved