Ini Hasil Pertemuan Terkait Aksi Mogok Kapal Tradisional di Pulau Tidung

Ada dua poin utama terkait keluhan para pemilik kapal tradisional yakni keberadaan Kpal Cepat Ekspres Bahari dan Predator.

Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: Murtopo
Warta Kota
Wisatawan hanya 12 orang, sepi di dermaga Pulau Tidung. 

Laporan Wartawan Warta Kota, Junianto Hamonangan

WARTA KOTA, KEPULAUANSERIBU -- Para pemilik kapal tradisional rute Pulau Tidung-Kali Adem bersama pihak terkait, melakukan pertemuan untuk membahas aksi mogok operasi yang digelar Senin (8/1).

Dalam pertemuan tersebut perwakilan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menindaklanjuti keluhan para pemilik kapal.

Ada dua poin utama terkait keluhan para pemilik kapal tradisional yakni keberadaan Kapal Cepat Ekspres Bahari dan Predator yang berangkat dari Kali Adem.

Ditambah lagi harga tiket yang tidak jauh berbeda membuat para penumpang banyak yang beralih menggunakan kapal cepat.

“Tuntutan mereka kapal cepat tidak diijinkan untuk beroperasi di Kali Adem karena akan mengurangi pendapatan. Harga tiket juga dibuat sesuai dengan harga kesepakatan awal, bukan yang sekarang,” kata Camat Kepulauan Seribu Selatan, Agus Setiawan, Senin (8/1).

Menurut Agus, awalnya harga tiket kapal cepat untuk kelas bisnis Rp 100 ribu, eksekutif Rp 125 ribu dan VIP Rp 150 ribu.

Namun pada kenyataannya harga dipatok sama rata yakni Rp 75 ribu dan bahkan Rp 50 ribu untuk warga pulau.

Kondisi itu tidak jauh berbeda dengan tiket kapal tradisional yakni Rp 50 ribu.

Agus mengatakan pihaknya sejauh ini menampung aspirasi warga itu untuk kemudian dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Hanya saja untuk tuntutan kapal cepat tidak lagi beroperasi di Kali Adem, sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat.

“Jadi dari Unit Pengelola (UP) Angkutan Perairan dan Kepelabuhan (APK) Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kebijakan mengembalikan harga tiket yang akan diambil. Kalau untuk melarang beroperasi agak sulit karena punya ijin trayek dan itu permintaan Pak Presiden ke Menteri Perhubungan untuk percepatan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN),” ucapnya.

Sementara itu Kepala UP APK Dinas Perhubungan DKI Jakarta Faris Budiman tidak dapat dihubungi perihal penanganan masalah tersebut.

Begitupun saat dihubungi melalui pesan singkat maupun WhatsApp, juga tidak mendapatkan balasan. (jhs)

Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved