BI Tunjuk KSEI sebagai LPP Sertifikat Deposito yang Ditransaksikan di Pasar Uang

“.... Penunjukan KSEI ini berdasarkan pertimbangan bahwa selama ini KSEI telah menjadi LPP di pasar modal yang andal,” ujar Agus Martowardojo.

BI Tunjuk KSEI sebagai LPP Sertifikat Deposito yang Ditransaksikan di Pasar Uang
Istimewa
Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi (paling kanan) dan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Nanang Hendarsah (kedua dari kanan) bersalaman seusai melakukan penandatanganan Perjanjian Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, disaksikan Gubernur BI Agus Martowardojo (kedua dari kiri) dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso (paling kiri). 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Dalam 10 tahun terakhir, kondisi pasar uang di Indonesia masih didominasi oleh penerbitan surat berharga Bank Indonesia (BI) dan transaksi pinjam-meminjam antarbank.

Kondisi ini dinilai kurang efektif dalam mendukung pembentukan pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien.

Struktur pendanaan perbankan saat ini sebagian besar terdiri dari tabungan, giro, dan sertifikat deposito yang bersifat jangka pendek, sehingga rentan terhadap penarikan sewaktu-waktu.

Sebagai salah satu upaya untuk menciptakan pasar uang yang dalam, likuid dan efisien, BI selaku otoritas pasar uang membutuhkan pengembangan instrumen berupa sertifikat deposito yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar.

Tersedianya instrumen tersebut harus diimbangi dengan pengaturan yang memperhatikan aspek tata kelola, mekanisme yang aman dan efisien, serta dukungan pengawasan yang efektif.

Dalam rangka peningkatan transaksi produk sertifikat deposito, terutama pada transaksi pasar sekunder, BI melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, menunjuk PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di pasar modal untuk melakukan penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito yang berlangsung di pasar uang. Peraturan tersebut mulai berlaku pada 1 Juli 2017.

Sedangkan kewajiban pelaporan atas penatausahaan dan penyelesaian transaksi sertifikat deposito yang dilakukan di pasar uang oleh KSEI akan berlaku efektif pada 1 Juli 2018.

Sertifikat deposito yang dimaksud merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dan memiliki tenor paling singkat satu bulan dan paling lama 36 bulan.

Direktur Utama PT KSEI Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, ditunjuknya KSEI sebagai LPP Sertifikat Deposito di Pasar Uang dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku pasar, antara lain dari sisi transparansi informasi.

Sebagaimana pada kerjasama KSEI dan BI untuk Surat Berharga dan Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh BI sebelumnya, maka KSEI akan menerbitkan nomor SID (Single Investor Identification) untuk Sertifikat Deposito di Pasar Uang, sehingga kepemilikan atas instrumen tersebut dapat diketahui.

Halaman
12
Penulis: Lilis Setyaningsih
Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved