KPK Nyatakan Tidak Ada Hal Baru pada Eksepsi Novanto

"... kami tahu alasan-alasan yang dikemukakan sebenarnya sebagian sudah sering muncul sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu.

Editor:
Warta Kota/Henry Lopulalan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (20/12/2017) menggelar lanjutan sidang Setya Novanto sebagai terdakwa kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaam KTP-eletronik dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan Novanto atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada hal yang relatif baru terkait eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan tim kuasa hukum Setya Novanto dalam lanjutan sidang kasus korupsi proyek pengadaan KTP-elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

"Dari beberapa hal yang kami dengar itu, kami tahu alasan-alasan yang dikemukakan sebenarnya sebagian sudah sering muncul sebelumnya," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Sebagai contoh, tuturnya, terkait putusan praperadilan yang dikatakan bahwa seolah-olah penyidikan yang dilakukan KPK untuk kedua kalinya terhadap Novanto itu tidak sah.

"Itu sudah lama sebenarnya jadi perdebatan dan juga jadi poin yang dipersoalkan dalam praperadilan kemarin,  yang sudah digugurkan oleh hakim," kata Febri.

Selanjutnya, yang dipermasalahkan kuasa hukum Novanto adalah soal kerugian keuangan negara dari proyek KTP-e melalui perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kenapa BPKP bukan BPK. Ini juga sebenarnya sudah ada putusan MK sejak lama bahwa KPK bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPKP ataupun pihak lainnya untuk kebutuhan pembuktian tindak pidana korupsi termasuk kerugian keuangan negara," tuturnya.

Bahkan, tegasnya, dalam putusan Irman dan Sugiharto, Majelis Hakim menyatakan bahwa perhitungan BPKP sebesar Rp2,3 triliun dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi proyek KTP-e itu.

Seperti ramai diberitakan, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menggelar lanjutan sidang Novanto pada Rabu (20/12/2017) dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan Setya Novanto atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Kami sama-sama bersyukur terdakwa dalam keadaan sehat. Jadi berbeda sekali antara persidangan yang kedua dan yang pertama. Semoga ini bisa menjadi sinyal yang baik. Jadi, ke depan proses persidangan akan berjalan dengan lebih baik tanpa harus ada kejadian-kejadian sakit," kata Febri.

Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e.

Dalam perkara ini, Novanto didakwakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya,  jabatan atau kedudukan,  sehingga dapat merugikan keuangan dan ekonomi negara serta memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sumber:
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved