Peringatan DPD-DPD I Golkar Soal Desakan Munaslub: Jangan Sampai Daerah Marah

WARTA KOTA, PALMERAH -- Desakan agar Dewan Pimpinan Pusat  (DPP) Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) terus didengungkan oleh kader Golkar dari berbagai daerah. Mereka sepakat agar DPP Golkar hanya harus segera menggelarnya tanpa harus mencari-cari alasan.

Ketua DPD I Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta, Gandung Pardiman, dalam pernyataannya menyebutkan, dirinya mendesak keras agar DPP Golkar dapat memprioritaskan aspirasi kader terlebih dulu dibanding kepentingan lain.

Alasannya, menurutnya, hal itu bukan hanya untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Golkar secara definitif, melainkan menyangkut nasib kader dalam menghadapi pemilihan kepada daerah (pilkada) serentak tahun 2018 mendatang.

"DPP harus melakukan upaya progresif. Jangan membuat masalah baru. Kami minta (DPP) memprioritaskan desakan aspirasi dari daerah. Jangan sampai daerah timbul kemarahan," ucap Gandung dalam siaran tertulis, Senin (11/12/2017).

Pernyataan kerasnya muncul usai DPP Golkar berinisiatif membahas jabatan Ketua DPR RI yang ditinggalkan Setya Novanto pascapenahanan dirinya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi KTP-Elektronik beberapa waktu lalu. Padahal, sebanyak 31 dari 34 Ketua DPD I Golkar telah menyerahkan berkas usulan munaslub yang diterima langsung oleh Plt Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham di Kantor DPP Partai Golkar beberapa waktu lalu.

"Pengganti (Setya Novanto) di DPR kita serahkan kepada (hasil) munaslub," tutupnya menegaskan.

Secara terpisah, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan munaslub sebagai upaya merespon usulan masyarakat yang menginginkan partai berlambang pohon beringin itu menjadi lebih baik.

"Ini kan kita merespon keinginan masyarakat. Ini momentum yang harus dimanfaatkan, kalau tidak bisa lewat begitu saja," ujar Dedi.