Korupsi KTP Elektronik

Tri Karya Minta Munaslub Partai Golkar Disegerakan

Tarik ulur kepentingan terkait krisis kepemimpinan Partai Golkar menarik perhatian seluruh kader Partai Golkar, termasuk organisasi Tri Karya.

Penulis: | Editor: Hertanto Soebijoto
Warta Kota/Dwi Rizki
Pertemuan internal antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada sore tadi, Rabu (6/12/2017). 

WARTA KOTA, JATINEGARA - Tarik ulur kepentingan terkait krisis kepemimpinan Partai Golkar menarik perhatian seluruh kader Partai Golkar, termasuk organisasi Tri Karya.

Tri Karya terdiri dari Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR).

Seluruhnya mendesak agar pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dilaksanakan secepatnya.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Ketua Kosgoro 1957, Agung Laksono berdasarkan kesepakatan anggota Tri Karya beberapa waktu lalu.

Dirinya menegaskan, sebagai organisasi masyarakat (ormas) yang turut melahirkan Partai Golkar, dirinya berharap agar partai berlambang pohon beringin itu dapat diselamatkan.

"Tidak lepas dari kesejarahan, kami juga tetap konsisten dan konsekuen, tiga ormas ini sampai sekarang menyalurkan apirasi politiknya kepada Partai Golkar dalam pilkada, legislatif dan seterusnya dari era orde baru, reformasi sampai saat ini," kata Agung Laksono kepada wartawan di kediamannya, Jalan Cipinang Cempedak II Nomor 23, Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu (10/12/2017).

Desakan tersebut lanjutnya, bukan hanya mempercepat kekosongan pemimpin, tetapi juga mendorong agar degradasi dan penurunan elektabilitas Partai Golkar pasca tersandungnya Ketua Umum Non Aktif Partai Golkar, Setya Novanto dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik atau e-KTP segera berakhir.

Pasalnya, agenda politik baik Pilkada Serentak, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) kian dekat.

"Hingga kini kita belum mendengar berita akan diadakannya rapat pleno Munaslub sehingga kami bertiga mendesak diadakan Munaslub pada bulan ini dan kami minta paling lambat tanggal 20 Desember 2017. Dan itu sudah sesuai aturan karena lebih dari 2/3 dewan pimpinan daerah (DPD) dan sebagian besar ormas menyatakan hal yang sama," kata Agung Laksono.

"Tahun depan sudah penuh dengan agenda politik mulai tanggal 8-10 Januari 2018 untuk mendaftar Pilkada dan 2019 sudah dilaksanakan pilpres serta pileg," ujarAgung Laksono diamini oleh Ketua SOKSI Ade Komarudin dan Ketua MKGR Roem Kono.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved