Ini Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Lahan Pembangunan Puskesmas yang Dipersoalkan Warga

Wali Kota Depok Mohammad Idris Abdul Shomad membantah bahwa pihaknya mengambil alih sepihak lahan fasos dan fasum di sana.

Ini Tanggapan Wali Kota Depok Terkait Lahan Pembangunan Puskesmas yang Dipersoalkan Warga
Warta Kota/Budi Sam Law Malau
Pembongkaran tembok pagar sepanjang sekitar 30 meter dan setinggi 1,5 meter yang dibangun warga di lahan proyek pembangunan Puskesmas Kecamatan Cilodong, di Sektor Melati di Perumahan Grand Depok City (GDC), RW 5, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok. Tembok pagar ini merupakan bentuk protes warga sekitar. 

"Apalagi undangan sosialisasi untuk pembangunan ini sudah kami lakukan, dan sudah disepakati seluruh perwakilan warga dari Kecamatan Cilodong," katanya.

Menurutnya kebutuhan puskesmas di Kecamatan Cilodong sudah sangat mendesak. Karena jumlah pasien yang datang ke setiap puskesmas di Depok tercatat sekitar 200 sampai 300 warga setiap harinya.

"Jadi apa yang dilakukan warga dengan memagari lahan untuk menghambat kegiatan pembanguna oleh pemerintah bisa dianggap melanggar hukum," katanya.

Apalagi kata Wijayanto, sebelumnya beberapa warga sempat menyetop kegiatan pembangunan yang dilakukan di sana.

Mengenai rencana warga untuk mengambil langkah hukum dengan mem-PTUN kan Pemkot Depok, atas pembangunan Puskesmas di sana, Wijayanto mengaku siap.

"Karena kami meyakni sudah melakukan asas-asas pemerintahan yang baik, apalagi melakukan pembangunan memang di lahan kami demi kepentingan warga. Sehingga silakan saja lakukan PTUN, kami siap menghadapinya," kata Wijayanto.

Pantauan Warta Kota, pembongkaran tembok pagar oleh Satpol PP Depok berjalan lancar dan tidak ada perlawanan dari warga.

Sebelumnya sejumlah warga di Perumahan Grand Depok City (GDC), Sektor Melati, RW 5, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, memprotes keras pembangunan gudang medis, tempat pembuangan limbah medis, serta Puskesmas Cilodong, yang dilakukan Pemkot Depok dan tengah berjalan di wilayah mereka di sana.

Sebab, lahan 2000 meter persegi dimana pembangunan dilakukan diklaim warga sebagai lahan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) milik warga sekitar, serta tidak adanya sosialisasi atas pembangunan tersebut.

Karenanya sejumlah warga melakukan aksi protes dan memasang spanduk penolakan di sekitar lahan yang dibangun, Minggu (3/12/2017) serta melakukan pemagaran lahan proyek dengan membangun tembok.

Halaman
1234
Penulis: Budi Sam Law Malau
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved