Kasus Gugatan Warga Bukit Duri, BBWSC Sedang Rundingkan Memori Banding

Kementerian PU dan Perumahan Rakyat membenarkan, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane mengajukan banding class action warga Bukit Duri.

Kasus Gugatan Warga Bukit Duri, BBWSC Sedang Rundingkan Memori Banding
Warta Kota/Henry Lopulalan
Petugas Dinas Perairan sedang memasang Palka atau HDPE di Kali Ciliwung Lama, Kenari, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2017). Palka berguna untuk menahan sampah yang banyak hanyut di musim penghujan ini. 

Laporan Wartawan wartakotalive.com Banu Adikara

WARTA KOTA, TEBET - Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membenarkan bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) mengajukan banding terkait kasus class action warga Bukit Duri.

"Betul. Memori bandingnya masih kami susun," kata Kepala Bagian Hukum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Putranto pada Senin (4/12/2017).

Pengajuan banding, kata Putranto, dilakukan lantaran BBWSCC ikut masuk dalam daftar nama pihak yang harus membayar ganti rugi sebesar Rp 18,6 miliar, atau sekitar Rp 200 juta per orang kepada 93 warga pemenang class action.

Menurut Putranto, gugatan terhadap pihak BBWSCC tidaklah tepat karena bukan pihak mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pembongkaran rumah warga.

"Yang melakukan pembongkaran dan pembebasan tanah warga di sana bukan kami. Namun, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dilakukan secara tanggung renteng, sehingga BBWSCC diwajibkan bayar ganti rugi juga. Padahal tugas kami hanya mengeruk dan memasang sheet pile bilamana tanah itu sudah bebas, " kata Putranto.

Terkait batas penyerahan memori banding, Putranto menegaskan bahwa tidak ada batasan waktu bagi pihaknya.

"Secepatnya kami layangkan," katanya lagi.

Diketahui sebelumnya, 93 warga Bukit Duri menggugat Pemprov DKI Jakarta beserta sejumlah pihak lainnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum saat menggusur paksa rumah warga.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir Oktober lalu kemudian memenangkan gugatan warga.

Atas  kemenangan itu, Pemprov DKI Jakarta bersama sederet pihak lain yang masuk dalam daftar tergugat harus membayar ganti rugi.

Penulis: z--
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved