Breaking News:

Tak Punya APBD Besar, Kepala Daerah Jangan Ragu Gandeng Swasta Bangun Infrastruktur

PII memastikan proyek kerjasama itu terstruktur dengan baik, wajar, dan ada azas keadilan, kami ini middleman, Pemda enggak bisa lari dari kontrak

Editor: Ahmad Sabran
Istimewa
Armand Hermawan Dirut PT PII (tengah) 

WARTA KOTA, JAKARTA- Keterbatasan dana milik pemerintah daerah atau APBD untuk membangun infrastruktur dan fasilitas publik sering menjadi alasan lambatnya pembangunan di daerah. Padahal, ada skema kerjasama badan usaha atau swasta yang bisa dilakukan. Direktur Utama BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan meminta pemerintah daerah tidak ragu menggandeng badan usaha atau swasta dalam membangun infrastruktur.

Peran swasta sangat penting untuk menaikkan kekuatan fiskal dalam dalam penyediaan infrastruktur bagi rakyat. Armand mengatakan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) merupakan salah satu solusi untuk memenuhi target infrastruktur. Keterlibatan sektor swasta dalam skema PPP diharapkan dapat memberikan inovasi, kualitas, dan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur.

“Merujuk pada daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), peran pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung pengembangan infrastruktur. Tak sedikit proyek yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur,” kata Armand disela-sela Acara Public Private Partnership (PPP) Day 2017 di Audiotorium Dhanala, Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2017).

Armand mengatakan ‎pemerintah telah memberikan peluang bagi badan usaha untuk masuk dan menjadi penyedia dana pembangunan infrastruktur. Akan tetapi, persoalannya badan usaha saat ini masih ragu akan komitmen pemerintah daerah ketika berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur.

Menurutnya, pemerintah memberikan opsi melalui skema Availability Payment (AP), di mana pemerintah daerah hanya tinggal melakukan angsuran kepada badan usaha yang telah membangun proyek infrastruktur melalui kontrak kerja sama ditandatangani. "Kami mendapatkan mandat untuk memberikan kenyamanan kepada badan usaha dalam berinvestasi proyek infrastruktur yang biasanya adalah proyek yang panjang,” katanya.

Armand menegaskan, demi menciptakan iklim ekonomi yang stabil maka dibutuhkan kepastian aturan main, seperti ‎kontrak antara Pemda dan badan usaha, kontrak antara PII dengan badan usaha dan kontrak antara PII dengan Pemda. Kontrak antara badan usaha dengan pemerintah daerah menjelaskan kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak untuk satu program pembangunan infrastruktur.

Sedangkan kontrak antara PII dengan badan usaha menerangkan kepastian Pemda untuk memenuhi kewajibannya, seperti pembayaran. Sementara, untuk kontrak antara Pemda dengan PII menjelaskan mekanisme pembayaran yang akan dilakukan (perjanjian regres). "PII pertama memastikan proyek kerja sama itu terstruktur dengan baik, wajar dan ada azas keadilan, kami ini middleman, Pemda enggak bisa lari dari kontrak," ucapnya.

Armand berharap melalui PPP Day 2017 ini Pemda sebagai Penanggungjawab proyek Kerjasama (PJPK) Potensial makinyakin dalam menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha untuk penyediaan infrastruktur.  Sekaligus juga memberi gambaran kepada para pemangku kepentingan bahwa skema KPBU telah dipertimbangkan oleh pemerintah daerah sebagai skema penyediaan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved