Ge-RAM Pertanyakan Mengapa Putusan MA terhadap Perusahaan Sawit ini Diabaikan

Langkah PN Meulaboh, Aceh Barat, menerima Gugatan PT KA dipertanyakan padahal putusan MA yang sudah inkracth diabaikan hingga kini.

Editor:
Istimewa
Membuka lahan dengan cara dibakar 

WARTA KOTA, MATRAMAN -- Gerakan Rakyat Menggugat (GeRAM) mempertanyakan mengapa Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh menerima Gugatan PT Kalista Alam (KA) yang disidangkan hari ini sementara putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkracth eksekusinya diabaikan hingga sekarang.

Pada 2014, PT KA telah dinyatakan bersalah melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar lahan gambut Rawa Tripa di Kabupaten Nagan Raya,Aceh. Kejadian tersebut menyebabkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT KA di PN Meulaboh.

Rawa Tripa merupakan bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang terkenal. Sebelum pengrusakan, Rawa Tripa dikenal dunia sebagai “Ibukota Orangutan di Dunia” karena kepadatan polulasinya.

Pada tingkat pengadilan pertama, PN Meulaboh di Aceh Barat memerintahkan PT KA membayar Rp114.3 miliar, setara dengan 8.5 juta USD kepada negara, dan Rp. 251.7 miliar atau setara dengan USD18 juta untuk memulihkan kawasan seluas 1000 hektar lahan yang dibakar.

PT KA tidak menerima putusan tersebut dan melakukan banding di Pengadilan Tinggi (PT) Aceh dan terakhir, melakukan kasasi. MA menolak kasasi PT KA dan memerintahan kepada PN Meulaboh melaksanakan eksekusi terhadap PT KA.

Salah satu suasana yang berlangsung dalam konferensi pers Ge-RAM (Gerakan Rakyat Menggugat) yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (28/11/2017). Melalui juru bicaranya, Fahmi Muhammad,  GerRAM  mempertanyakan, mengapa Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh menerima Gugatan PT Kalista Alam (KA) yang disidangkan hari ini sementara putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkracth eksekusinya diabaikan hingga sekarang.
Salah satu suasana yang berlangsung dalam konferensi pers Ge-RAM (Gerakan Rakyat Menggugat) yang diselenggarakan di Jakarta, Selasa (28/11/2017). Melalui juru bicaranya, Fahmi Muhammad, GerRAM mempertanyakan, mengapa Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat, Provinsi Aceh menerima Gugatan PT Kalista Alam (KA) yang disidangkan hari ini sementara putusan Mahkamah Agung (MA) yang sudah inkracth eksekusinya diabaikan hingga sekarang. (Istimewa)

Ge-RAM, gerakan yang berasal dari pembela lingkungan di seluruh Wilayah Kawasan Ekosistem Leuser menilai putusan MA sebagai kemenangan penting bagi pemerintah sekaligus kemenangan hukum perlidungan lingkungan di Indonesia.

"Bahkan bagi masyarakat lokal kemenangan ini memiliki makna yang sangat penting karena selain masyarakat lokal memperoleh keadilan, ia juga merupakan inisiasi penting bagi usaha pemulihan di Tripa," kata Juru bicara GeRAM, Fahmi Muhammad dalam sebuah konfrensi pers di Jakarta hari ini, Selasa (28/11/2017).

Pada September 2015, Mongabay, mengutip Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, yang mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi keputusan pengadilan.

"Di samping memimpin, rasa keadilan bagi masyarakat harus dipenuhi, dan saya akan menindaklanjuti perkembangan ini dengan mengeksekusikan keputusan tersebut.”

Namun Ge-RAM mencatat dua tahun setelah putusan MA, eksekusi terhadap putusan tak juga dilakukan. Harli Muin, pengacara GeRAM menjelaskan, Kementerian LHK telah menyampaikan permohonan eksekusi putusan Inkracth kepada Ketua PN Meulaboh, dan PN Meulaboh tidak memiliki alasan yang kuat untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan tersebut.

“Kami tahu bahwa PT KA melakukan Peninjauan Kembali (PK) pada September 2016. Namun, menurut Pasal 66 ayat 2 UU No.14 Tahun 1985, PK tidak dapat menunda pelaksanaan eksekusi,” tegas Harli

Fahmi Muhammad menambahkan, pada 18 April 2017, MA sudah menolak permohonan PK PT KA. Jadi PN Meulaboh tidak memiliki dasar hukum untuk menunda pelaksanaan eksekusi putusan.

"Kami kaget mengetahui bahwa pada tanggal 20 Juli, Ketua PN Meulaboh memberikan Penetapan Perlidungan hukum terhadap PT KA dengan No. 1/Pen/Pdt/eks/2017/Pn.Mbo," ujar Fahmi.

Selanjutnya PT KA melakukan gugatan terhadap Kementerian LHK, Ketua Koperasi Bina Usaha, Kantor BPN Provinsi Aceh, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh dengan perkara No. 14/Pdt.G/Pn.Mbo. PN Meulaboh menyatakan eksekusi keputusan tahun 2014 tidak bisa dilaksanakan hingga ada keputusan terhadap gugatan baru.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved