Revisi Pergub Reklame di Jakarta Perlu Dikaji Mendalam

Revisi Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame perlu dikaji secara lebih mendalam.

Revisi Pergub Reklame di Jakarta Perlu Dikaji Mendalam
Petugas membongkar papan reklame yang nyaris roboh di pinggir Jalan Jenderal Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan. 

WARTA KOTA, GAMBIR-Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (KATAR), Sugiyanto, menyatakan perevisian Pergub Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame perlu dikaji secara lebih mendalam.

Hal itu dikemukakannya untuk menanggapi komentar Asosiasi Media Luar griya Indonesia (AMLI) dan Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta yang minta Anies dan Sandi untuk segera merevisi pergub tersebut.

“Ya, boleh saja kalau kita beri saran untuk revisi pergub itu. Tapi, harus beri informasi yang benar tentang substansi Pergub tersebut. Jangan beri informasi yang tidak benar yang disinformatif. Misleading dan menyesatkan,” kata Sugiyanto, Senin (20/11/2017).

Sugiyanto juga mengkritisi pernyataan Wakil Ketua Kadin DKI, Sarman Simanjorang yang mengatakan pergub tersebut harus direvisi kembali, karena isinya mengharuskan penyelenggara reklame di DKI Jakarta harus menggunakan media ruang LED. Artinya, reklame konvensional seperti billboard dihapuskan sama sekali.

“Substansi Pasal 9 dan Pasal 10 Pergub tersebut tidak membolehkan penyelenggaraan reklame jenis konstruksi tiang tumbuh di kawasan kendali ketat dan kendali sedang yang menimbulkan polusi atau sampah visual dan mengganggu estetika kota. Jenis reklame konvensional papan atau billboard masih dibolehkan, seperti yang ada di halte atau shelter, fly over, underpass, Jembatan Penyebarang Orang (JPO) dan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM)," ujarnya.

Reklame berjenis billboard menurutnya masih diperbolehkan dipasang di kawasan kendali rendah dan kawasan khusus.

Tak dibenarkan apabila reklame berjenis LED harus diwajibkan dipasang di semua tempat sebagai pengganti billboard dan papan.

Disamping itu Sugianto juga minta Kadin DKI Jakarta untuk mempelajari penggunaan teknologi LED (Light-Emitting Diode) sebagai media reklame digital terkait pernyataan Sarman tentang borosnya energi listrik dengan menggunakan LED.

“Itu teknologi paling baru dan banyak digunakan dewasa ini justru karena hemat energi listrik. Jika boros, kota-kota besar dunia tidak akan gunakan teknologi LED tersebut. Beberapa instansi pemerintah di Jakarta juga tidak akan gunakan LED Screen/Display tersebut,” ungkap aktivis Jakarta ini.

Sementara itu, Muhamad Achyar selaku pengamat hukum periklanan luar ruang, mengkritisi pandangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Seperti yang dikutip Sarman, KPPU menyatakan bahwa Pergub Nomor 244 Tahun 2015 sangat diskriminatif dan terjadi pembatasan untuk bersaing dalam usaha reklame dan akan bermuara pada kartel.

“Pergub yang lama itu sudah direvisi dengan Pergub 148 Tahun 2017. Tetapi, Pasal 9 dan Pasal 10 tidak alami perubahan. Saya kira terkait dengan Pasal 9 itulah pandangan KPPU tersebut,” ungkap Muhamad.

Disarankan Muhamad agar KPPU mengkaji Pergub tersebut sebelum memberikan pandangan agar tidak menyesatkan.

“Apakah KPPU punya data berapa perusahaan yang terjun di bisnis LED Screen atau Display ini di Jakarta? Apakah KPPU tahu perkembangan industri digital LED Screen atau Display ini dan siapa saja pemainnya? Dari pandangannya, saya sangat meragukan. Berikan masukan yang benar kepada Pemerintah, berdasarkan kajian yang benar, kompherensif dan didukung dengan data," katanya.

Penulis: Rangga Baskoro
Editor: Max Agung Pribadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved