Penyidik KPK Tak Temukan Dokter Jaga di Lokasi, Manajemen RS Sulit Ditemui

"Penyidik KPK tidak menemukan dokter jaga tersebut di lokasi dan pihak manajemen Rumah Sakit tidak dapat ditemui dan ...," ucap Febri.

Penyidik KPK Tak Temukan Dokter Jaga di Lokasi, Manajemen RS Sulit Ditemui
ISTIMEWA
Setya Novanto dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, usai mengalami kecelakaan lalu lintas. 

WARTA KOTA, MATRAMAN -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pihak manajemen Rumah Sakit Medika Permata Hijau yang disebut-sebut menjadi tempat Setya Novanto dirawat tidak mempersulit kerja penyidik KPK.

Sebagaiaman ramai diberitakan Setya Novanto saat ini disebut-sebut sedang menjalani perawatan di RS Medika Permata Hijau setekah mobilnya megalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Permata Hijau Jakarta Selatan Kamis (16/11) malam.

"Pihak manajemen Rumah Sakit kami harapkan tidak mempersulit kerja penyidik KPK di lokasi. Sejauh ini ada informasi yang kami terima pihak-pihak tertentu tidak koperatif," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat dini hari.

Lebih lanjut, Febri menginformasikan bahwa di lokasi tidak ditemukan dokter jaga yang bertanggung jawab yang dapat menjelaskan kondisi Setya Novanto.

Febri pun menyatakan penyidik KPK juga sudah membawa dokter untuk kebutuhan pengecekan terhadap Setya Novanto, namun dibutuhkan koordinasi terlebih dahulu dengan dokter jaga atau dokter yang merawatnya.

"Penyidik KPK tidak menemukan dokter jaga tersebut di lokasi dan pihak manajemen Rumah Sakit tidak dapat ditemui dan memberikan informasi dan akses malam ini," ucap Febri.

Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) kepada Setya Novanto.

Febri menyatakan status DPO diputuskan setelah Novanto tidak kunjung datang atau menyerahkan diri ke KPK hingga Kamis (16/11) petang.

"Sampai akhirnya diputuskan pembicaraan internal KPK. Akhirnya diputuskan oleh pimpinan KPK untuk mengirimkan surat ke Mabes Polri. Tembusan ke Kapolri dan NCB Interpol menjadikan nama yang bersangkutan masuk ke dalam DPO," kata Febri.

Menurut Febri, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf h dan Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, KPK bisa meminta Polri untuk membantu pencarian itu.

Halaman
12
Editor:
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved