Indonesia Ajukan Role Model Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kesenjangan

Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama 3 tahun terakhir ini

Indonesia Ajukan Role Model Pembangunan Ekonomi untuk Pengentasan Kesenjangan
Istimewa
Suasana Pertemuan Presiden Jokowi dengan sejumlah pemimpin negara Peserta APEC dan Ketua APEC Business Advisory Council (ABAC) Indonesia Anindya N.Bakrie 

WARTA KOTA, BOGOR - Pemerintah Indonesia dalam KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina kembalimambawakan isu pentingnya role model pembangunan ekonomi untuk pengentasan kesenjangan, yang merupakan kelanjutan dari pembahasan forum APEC Business Advisory Council (ABAC) Dialog dengan dan APEC Leaders pada KTT APEC ke-25 di Da Nang, Vietnam pada 10-12 Novermber lalu.

“Presiden JokoWidodo terus memperjuangkan isu kesenjangan dalam diplomasi international yang melibatkan 21 pimpinannegara APEC tsb, melihat  bahwa kesenjangan ekonomi ini terjadi dimana-mana, bukan hanya pada negara berkembang, melainkan juga pada negara maju. Indonesia sangat baik dijadikan role model dari berbagai pencapaiannya terutama 3 tahun terakhir ini,” ujarketua ABAC Indonesia Anindya N. Bakrie dalam keterangan tertulisnya (14/11/2017).

Selama ini baik negara-negara anggota ASEAN maupun APEC mengalami pertumbuhan trade dan investment yang cukup pesat, namun isu mengenai kesenjangan ekonomi masih terjadi di negara-negara tersebut. Sehingga Presiden menggaris bawahi bahwa apapun yang akan dilakukan haruslah menyoroti kesenjangan yang terjadi termasukcara menanggulanginya.

Dibutuhkan suatu ekuilibrium yang bisa menyelaraskan antara growth and equity, sehingga tercipta ekonomi berkeadilan; dimana Pemerintah Indonesia telah merampungkan berbagai ‘inclusive growth’ programnya selama ini, yaitu antara lain:

1. Program dana desa dan penguatan kelembagaan dana desa. Pemerintah  bukan hanya mendistribusikan dana desa senilaiRp 800 juta per desa namun juga memperdayakand ana tersebut sebagai cash for work, oleh karena desa adalah entitas terkecil penggerak ekonomi bangsa. Pada tahu 2017 ini total dana desa mencapai Rp 60 triliun.

2. Program UMKM (Usaha Mikro, Kecil danMenengah). Pemerintah memberikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada parapelaku UMKM untuk menurunkan angka kesenjangan ekonomi yang terjadi. Plafon KUR pada 2017 inid itetapkan sebesar Rp.106,2triliun.

3. Program digital economy (ekonomi digital). Pemerintah Indonesia melihat bahwa digital ekonomi tidak hanya menciptakan innovative growth namun juga membawadampakdisruptif terhadap kondisi yang sudah mapan sebelumnya.Pemerintah harus mengambi lposisi yang tepat dalam memfasilitasi transformasi yang tidakselalu mulusdengan tetap memprioritaskan pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan penciptaan kesempatan kerja yang produktif.

Presiden AmerikaSerikat, Donald Trumphdalam pidatonya saat KTT APEC di Da Nang menyampaikan apresesianya kepada Indonesia atas kemampuan mengentaskan kesenjangan hingga menjadi negara dengan pertumbuhan tercepat di G-20. 

Selain isu Kesenjangan, Presiden JokoWidodo mengangkat pula isu Ekonomi Maritim (maritime economy), dimana kedepannya, ekonomi maritim haruslah menjadi salah satu sektor yang diandalkandalam pembangunan ekonomi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN. Terlebih lagidua per tiga wilayah APEC dan ASEAN adalah perairan, dan ini miripdengan Indonesia.

Ekonomi maritim (maritime economy) memberikan dampak efektif pada konektivitas yang berpengaruh terhadap biaya tranportasi atau pengiriman menjadi lebih murah, dan juga berdampak pada aqua culture, yakni pemberdayaan iklim lingkungan laut agar dapat berkembang.

“Sama seperti dalam pertemuan KTT APEC di Da Nang Vietnam kemarin, Presiden JokoWidodo melihat bahwa perairan menjadi salah satus ektore konomi yang sanga tpenting. Terlebih lagi 7 negara ASEAN merupakan anggota dari APEC.Sehingga usulan ini bisa menjadi role model pada ASEAN Summit ke-31 di Manila Filipina,” jelasAnindya.

Beberapa dasar pemikiran Presiden JokoWidodo itu, menjadi visi dasar perjuangan ABAC Indonesia pada APEC pasca 2020, agar ekuilibrium antara pertumbuhan perekonomian dan keadilan tercipta bagi seluruh negara di Asia Pasifik sebagaimanalan dasan kerjasama KTT APEC Bogor Goals 1994 lalu.

Anindya Bakrie selaku Ketua ABAC Indonesia yang mendampingi Presiden Joko Widodo pada KTT APEC di Da Nang, ikut merumuskan berbagai pembahasan yang menjadi isu penting bagi Indonesia tersebut, pada pertemuan ABAC yang telah berlangsung sebelumnya pada 5-8 Nomber 2017, hingga berlanjut pada pembahasan di KTT ASEAN Summit ke-31 di Manila, Filipina.

APEC yang didirikan pada 1989, pada tahun ini memasuki fase finalisasi “Bogor Goals” mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi pada tahun 2020, dimana Indonesia diharapkan untukdapat terus berkontribusi.

Penulis: Adi Kurniawan
Editor: Adi Kurniawan
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved