OAAI Menegaskan Tidak Ada LED-nisasi Media Reklame di Jakarta

Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia menegaskan, tidak ada larangan penggunaan media reklame konvensional seperti billboard.

OAAI Menegaskan Tidak Ada LED-nisasi Media Reklame di Jakarta
Warta Kota
Sejumlah titik media luar ruang di DKI Jakarta. 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta meninjau kembali Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame.

Sebab, dalam peraturan itu pemerintah DKI Jakarta memberlakukan LED-nisasi media reklame di ibu kota.

Sehingga, secara tidak langsung mematikan usaha pembuatan reklame konvensional atau non LED (Light-Emitting Diode).

Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia (Outdoor Advertising Association of Indonesia – OAAI) membantah anggapan tersebut.

Sekjen Asosiasi Periklanan Luar Ruang Indonesia Gabriel Mahal menegaskan, tidak ada larangan penggunaan media reklame konvensional, seperti papan billboard.

Sejumlah titik media luar ruang di DKI Jakarta.
Sejumlah titik media luar ruang di DKI Jakarta. (Warta Kota)

Faktanya, masih begitu banyak ruang yang diijinkan untuk penggunaan media reklame konvensional.

“Tidak ada itu LED-nisasi media reklame di ibukota Jakarta. Itu informasi yang salah, dan menyesatkan. Ini bisa terjadi karena tidak baca dengan baik Pergub 148 Tahun 2017 atau gagal paham ketentuan-ketentuan peraturan tersebut,” tegas Gabriel Mahal, S.H dalam siaran pers yang diterima Warta Kota, Selasa (14/11/2017).

Ini menanggapi keluhan dari sejumlah pelaku industri periklanan luar ruang yang mendesak Gubernur DKI Jakarta mengubah Pergub tersebut dengan alasan Pergub tersebut adalah peraturan LED-nisasi media reklame di ibukota Jakarta. Artinya, di seluruh wilayah Jakarta hanya boleh menggunakan media reklame jenis LED Video Display.

Faktanya, menurut Gabriel, media reklame konvensional, seperti papan billboard, masih digunakan. Tidak dilarang. “Informasi itu salah. Masukan yang diberikan kepada Gubernur itu salah. Sebagai pelaku industri yang profesional kita mesti memberikan masukan yang benar kepada Pemerintah. Bukan informasi atau masukan yang menyesatkan,” ungkapnya.

Menurut Gabriel, ketentuan Pasal 9 Pergub 148 Tahun 2017 itu tidak mengijinkan adanya panggunaan media reklame dengan konstruksi tiang tumbuh di Kawasan Kendali Ketat.

Halaman
12
Penulis: Lilis Setyaningsih
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved