Senin, 13 April 2026

Sandiaga Uno Pasrah Kalau Dewan Tak Mau Kasih Modal Lagi Buat BUMD

Dewan menilai permintaan PMD untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dari APBD 2018 tak rasional.

KOMPAS.com/NURSITA SARI
Rustam Effendi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (6/11/2017). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Sandiaga Uno, pasrah apabila DPRD DKI tak mau lagi memberikan penyertaan modal daerah (PMD) untuk BUMD.

Penyebabnya Dewan menilai permintaan
PMD untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI dari APBD 2018 tak rasional.

Dewan menilai menggelontorkan dana ke BUMD percuma karena minim kontribusi ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.

Tahun 2018, Pemprov meminta Rp 8 triliun untuk PMD BUMD.

Sandi meminta BUMD menjadi agen pembangunan dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga ibu kota.

Sebab selama ini warga Jakarta kurang mendapatkan kue pembangunan dari pajak yang mereka bayarkan.

Makanya perusahaan plat merah harus bisa memberikan akses ke pembangunan.

’’Kami sudah ajukan PMD dan kini dibahas di DPRD DKI,’’ kata Sandi di Hotel Grand Boutique, Sawah Besar, Jakarta Pusat kemarin (12/11/2017).

Sandi meminta kepada semua perusahaan plat merah di Jakarta harus mandiri dan tak hanya bergantung pada PMD saja.

’’Kami serahkan ke DPRD DKI, soal persetujuan PMD,’’ jelas Sandi.

Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan menegaskan, BUMD jangan terlalu manja atau bergantung pada PMD.

Orang nomor satu di Jakarta itu meminta perusahaan plat merah di ibu kota ikut berperan mengentaskan kemiskinan.

’’Programnya jangan hanya keuntungan finansial, tapi masyarakat juga menikmati pelayanan dasar,’’ tegas Anies.(*)

Sumber: WartaKota
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved