Banjir 2 Hari, Anies Baswedan Mulai Incar Pemukiman Warga untuk Dibongkar
Banjir yang melanda beberapa titik di Jakarta Selatan-Jakarta Barat membuat Gubernur Anies Baswedan mulai frustrasi
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw | Editor: Andy Pribadi
Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw
WARTA KOTA, GAMBIR -- Banjir yang melanda beberapa titik di Jakarta Selatan-Jakarta Barat pada Minggu (12/11/2017) malam dan Senin (13/11/2017) membuat Gubernur Jakarta, Anies Baswedan mulai frustrasi
Anies mulai lupa akan janjinya saat kampanye.
Kini Anies mulai berencana menertibkan bangunan yang menghambat normalisasi Kali di Jakarta.
Padahal dalam janji kampanyenya, Anies berjanji tak akan ada penggusuran lagi di Jakarta.
Anies menyampaikan itu saat rapat pimpinan (rapim) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balaikota Jakarta, Senin (13/11/2017).
Dalam laporan yang masuk, Anies menemukan Kali Ciliwung di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, mengalami penyempitan.
Kali itu, kata Anies, tadinya memiliki lebar 10 meter, kini hanya 2 meter diserobot rumah mewah warga.
"Sudah jelas itu memicu banjir. Itu di wilayah sekitar Selatan Pejaten. Itu hampir semuanya (jadi) pemukiman warga," ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (13/11).
Anies pun telah menanyakan status pemukiman warga itu ke Wali Kota Jakarta Selatan, Tri Kurniadi apakah pemukiman warga yang memakan aliran sungai itu memiliki Izin Mendirikan Bangunan atau tidak.
Namun, Tri belum bisa memastikan status bangunan yang dimaksud Anies.
"Ketika saya tanya pada semuanya, belum ada jawaban. Apakah ada IMB atau tidak, apakah dibangun sesuai aturan atau tidak. Ditanya juga kenapa nggak diawasin selama ini," kata Anies.
Anies mengungkapkan, pemerintah DKI memiliki masalah baru setelah bangunan warga berdiri di tempat yang bukan seharusnya. Selanjutnya ia menanyakan kerja pejabat DKI sebelumnya.
"Setelah muncul (bangunan liar), ini lebih rumit. Apa yang dikerjakan kalau hanya membiarkan, begitu ada rencana pembangunan harus dihentikan, karena jelas-jelas itu wilayah yang nggak boleh ada bangunannya," kata Anies.