Breaking News:

Bawaslu DKI Tingkatkan Pengawasan Politik Uang Jelang Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019

Bawaslu DKI tengah melakukan penyusunan peraturan dan bahkan pengawasan.

Penulis: | Editor: Gede Moenanto
Warta Kota/Gopis Simatupang
Ilustrasi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jakarta Selatan bersama Polres Metro Jakarta Selatan menggelar acara sosialisasi dan simulasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2017. 

WARTA KOTA, TANJUNG PRIOK -- Puadi, yang selaku Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, mengatakan, pihaknya berfokus untuk meningkatkan pengawasan jelang Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Pengawasan itu di antaranya pengawasan netralitas, hingga ke tingkat pengawasan politik uang, serta black campaign.

"Pileg dan Pilpres 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019. Rangkaian tahapan sudah akan dilakukan sejak tahun ini, tepatnya pada Oktober 2017. Kali ini, Bawaslu DKI tengah melakukan penyusunan peraturan dan bahkan pengawasan," kata Puadi di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu (12/11/2017)

Dikatakan Puadi, se-Indonesia saat ini sedang memfokuskan kedua hal tersebut.

"Ini semua atas binaan Bawaslu RI. Alhasil, di momentum ini yang harus disiapkan itu antara lain menyiapkan peraturan sengeketa dan juga pengawasan. Kami diberi mandat terkait akan pengawasan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seperti TNI, Polri, PNS. Mereka ini harus netral saat pemilu nanti. Kita pun bahkan mengawasi putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta pengadilan dan Bawaslu itu sendiri," paparnya.

Ia melanjutkan,"Kemudian ya ada kewenangan juga istilahnya soal pengawasan pada praktek politik uang . Di level penyelenggaraan ini kami juga sedang lakukan proses rekruitmen panitia pengawas kecamatan (panwascam). Ini sudah mulai rekruitmennya. Panwascam ini dibentuk bertujuan dalam ramgka mengawasi verifikasi faktual dalam pemilihan nanti," lanjutnya.

Ia menambahkan, fokus pengawasan tersebut dilakukan untuk mengantispasi adanya politik uang (money politic) dan Black Campaign.

"Apa fokus pengawasan kami? Yang pertama mengawasi netralitasnya polri TNI, PNS, serta perangkat desa (Lurah dan Camat). Kemudian, dana kampanye itu juga penting untuk diawasi ya. Politik uang dan Black campaign ini sangat luar biasa rentannya. Fokus di setiap tahapan pengawasan baik di pendaftarannnya hingga di pemutakhiran data pemilih," paparnya.

Ia juga mengatakan, jika tengah memfokuskan juga pengawasan di tempat pemungutan suara yang rawan.

"Fokus itu juga dilakukan di wilayah titik rawan, misalnya di tingkat Provinsi ini meminta kalau tingkat Kota untuk minta data TPS mana saja yang sempat rawan. Rawan dimaksud, banyak aspek. Ada aspek black campaign, politik uang dan lain lain," jelasnya.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved