Breaking News:

Polisi Sidik Dugaan Korupsi Penetapan NJOP Pulau C dan D, Walhi Curiga

Polisi menaikkan status kasus dugaan korupsi nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D ke penyidikan, mulai Kamis (2/11/2017) kemarin.

Dennis Destryawan
Bangunan di Pulau D yang dikuasai PT Kapuk Naga Indah (KNI), merupakan satu dari 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. 

"Takutnya nanti setelah diproses polisi, ternyata dinyatakan tak ada masalah," ujar Oni.

Baca: Jusuf Kalla Setuju Pembangunan Pulau Reklamasi yang Sudah Kadung Jadi Dilanjutkan

Bahkan, lebih buruk lagi, kasus dibuat terlunta-lunta tak jelas walau statusnya sudah penyidikan. Apalagi, rekam jejak polisi mengusut kasus korupsi cenderung tak sebaik KPK.

Di beberapa kasus korupsi, polisi gagal menyeret otak utama korupsi. Biasanya, di proyek pengadaan, polisi hanya bisa menyentuh sampai pejabat pembuat komitmen (PPK). Bahkan, beberapa kasus penyidikan korupsi di Bareskrim Mabes Polri mandek.

Salah satunya kasus dugaan korupsi Masjid Al Fauz yang diprediksi dapat menyeret Sylviana Murni, mantan Cawagub pada Pilkada DKI. Kasus itu kini mangkrak dan tak jelas kelanjutannya, padahal statusnya sudah penyidikan.

Baca: Tegaskan Bakal Hentikan Reklamasi, Anies-Sandi Pikirkan Nasib Pulau dan Bangunan yang Sudah Berdiri

"Saya sih lebih senang kasus ini diusut KPK saja. Sudah jelas rekam jejak KPK menangani korupsi. KPK selalu mampu menyeret otak pelaku, bahkan sampai ke pejabat-pejabat penting yang terlibat," cetus Oni.

Tapi, satu-satunya yang cukup menggembirakan, kata Oni, penyidikan KPK menerangkan bahwa proyek reklamasi adalah sarang penyakit. Terlalu banyak pelanggaran dan kesalahan.

"Barang rusak lah proyek reklamasi pulau. Lebih baik dihentikan saja itu," ucap Oni. (*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved