Perpecahan Mulai Melanda Golkar

"DPD kabupaten/kota sudah jelas hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. ...," ungkap Aat.

Perpecahan Mulai Melanda Golkar
antaranews.com
Dokumentasi Tanggapi Surat Rekomendasi Palsu -- Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi yang juga Ketua DPD Golkar Jawa Barat berorasi menanggapi beredarnya surat rekomendasi yang diduga palsu, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (26/9/2017). Sejumlah kader Golkar se-Jawa Barat menggelar aksi di kantor DPD Golkar Jabar sebagai reaksi terhadap beredarnya surat rekomendasi DPP Golkar untuk Pilgub Jabar 2018 yang diduga dipalsukan. (ANTARA FOTO/Agus Bebeng) () 

WARTA KOTA, PALMERAH -- Perpecahan mulai terjadi di tubuh Partai Golkar Jawa Barat menyusul keputusan DPP Golkar yang mengusung Wali Kota Bandung Ridwan Kamil sebagai calon gubernur dan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien Syaifuddin sebagai calon wakil gubernur di Pilgub Jawa Barat 2018.

Perpecahan ditandai dengan aksi protes arus bawah partai berlambang pohon beringin tersebut seperti adanya petisi online yang menolak keputusan DPP Golar karena mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Mutaqien dalam Pilgub Jawa Barat.

Petisi online tersebut dibuat oleh kader Golkar Kota Bandung Aat Safaat Hodijat. Ia mempertanyakan sikap DPP Golkar yang dinilai tidak menaati konstitusi partai.

"DPP Partai Golkar tengah membuat standar ganda dengan memerintahkan DPD kabupaten/kota untuk taat kepada AD/ART partai, peraturan organisasi dan juklak, namun mereka sendiri melanggar," kata Aat Safaat Hodijat, di Bandung, Jumat.

Ia mengatakan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai Golongan Karya, nama bakal calon disampaikan terlebih dulu menurut saran dan pendapat masing-masing DPD Kabupaten/Kota.

Sementara, dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Golkar Jabar yang dihadiri para pengurus Golkar di tingkat kabupaten/kota di Jabar dan para pengurus Golkar Jabar, bahkan DPP Golkar, tidak ada nama lain selain Dedi Mulyadi yang diputuskan untuk maju dalam Pilgub Jabar dari Partai Golkar.

"DPD kabupaten/kota sudah jelas hanya menginginkan Kang Dedi Mulyadi untuk maju dalam Pilgub Jabar. Ini disampaikan dalam rapimda lalu. Mengapa keputusan Tim Pilkada Pusat DPP Golkar bertentangan dengan hasil Rapimda? Ini jelas pelanggaran terhadap konstitusi partai," ungkap Aat.

Keputusan Tim Pilkada Pusat, lanjut Aat, telah melukai nilai persatuan dan kesetiakawanan yang termaktub dalam Ikrar Panca Bakti Partai Golkar.

Selama ini, nilai tersebut dijunjung tinggi oleh kader Golkar di Jabar yang berimplikasi positif terhadap kenaikan elektabilitas partai menjelang Pileg 2019 mendatang.

"Tentunya ini mencederai kehormatan kader Golkar. Suara mereka tidak didengar lagi, padahal merekalah yang bekerja menaikkan elektabilitas partai ini di Jawa Barat," kata dia.

Halaman
12
Editor:
Sumber:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved