Breaking News:

DPRD DKI Dukung Polisi Usut Dugaan Korupsi Penetapan NJOP Dua Pulau Reklamasi

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan memang merasa ada yang aneh dengan penetapan NJOP oleh Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta.

Dennis Destryawan
Alat berat di Pulau D yang dikuasai PT Kapuk Naga Indah (KNI) yang merupakan satu dari 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. 

WARTA KOTA, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta mendukung penyidikan polisi terkait dugaan korupsi penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) Pulau C dan D.

Direktorat Tindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya sudah memastikan ada perbuatan pidana di penetapan NJOP.

Makanya, penyidik memilih meningkatkan status kasus ke penyidikan mulai Kamis (2/11/2017) kemarin.

Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Gerindra Muhamad Taufik mengatakan, apabila memang penyidik beranggapan ada aturan hukum yang dilanggar, maka sudah seharusnya diusut.

Baca: Jokowi: Saya Sebagai Presiden Tidak Pernah Keluarkan Izin Reklamasi, Sebagai Gubernur Juga Tidak

"Itu kewenangan penyidik. Apabila memang menurut pandangan penyidik ada yang keliru, ya harus dilakukan pengusutan terus," kata Taufik ketika dihubungi Wartakotalive.com, Jumat (3/11/2017).

Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan memang merasa ada yang aneh dengan penetapan NJOP oleh Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta.

Salah satu yang merasa janggal adalah anggota Komisi C DPRD DKI Santoso.

Santoso merasa tak wajar dengan NJOP di pulau reklamasi C dan D, yang hanya ditetapkan sebesar Rp 3,1 juta per meter.

Semestinya, NJOP di pulau reklamasi C dan D bisa mencapai antara Rp 25 juta-Rp 30 juta.

Akibat penetapan NJOP itu, pengembang Pulau C dan D, PT Kapuk Naga Indah, bisa mendapatkan HGB setelah menyetor nilai NJOP sebesar Rp 200 milliar.

Itulah yang kini polisi tengah dalami, mulai dari penetapan NJOP sampai proses keluarnya HGB tersebut. (*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved