Breaking News:

Pengusaha Dukung Penutupan Alexis, tapi Prihatin karena Berpotensi Tambah Pengangguran

Ketua Kajian Seputar Kota (Kasta) Didi O Affandi mendukung langkah tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Hotel Alexis.

Warta Kota/Henry Lopulalan
Bangunan hotel dan griya pijat Alexis di Jakarta, Senin (30/10/2017). Pemprov DKI Jakarta menolak daftar ulang tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Ketua Kajian Seputar Kota (Kasta) Didi O Affandi mendukung langkah tegas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menutup Hotel Alexis.

Didi menilai penutupan Alexis bakal membuat pengusaha hiburan berkedok sejenis ketar-ketir.

"Penutupan Hotel Alexis menjadi peringatan keras para pengusaha hiburan malam," kata Didi ketika dihubungi Wartakotalive.com, Selasa (1/11/2017).

Baca: BREAKING NEWS: Pemprov DKI Tak Perpanjang Izin Usaha Hotel Alexis

Didi yang juga pengusaha, mendorong agar para pengusaha hiburan malam tidak mencoba-coba melanggar Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kepariwisataan, jika tempat usahanya tidak ingin ditutup.

"Saya juga turut prihatin ditutupnya Alexis karena berpotensi menambah pengangguran di ibu kota," ujar Didi.

Sebelumnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI Jakarta, tak memperpanjang izin usaha Hotel Alexis.

Baca: Izin Usaha Habis Sejak September 2017, Alexis Harus Segera Tutup

Surat permohonan tanda daftar usaha pariwisata (TDUP) yang diajukan PT Grand Ancol Hotel (pengelola Alexis), tak dapat diproses PTSP berdasarkan surat pada 27 Oktober 2017.

Dalam suratnya, ada tiga pertimbangan Edy memilih tak memproses permohonan TDUP pengelola Hotel Alexis.

Alasan pertama, berkembangnya informasi di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang di usaha hotel dan griya pijat di Alexis.

Alasan kedua, seharusnya pengelola mencegah segala bentuk perbuatan melanggar kesusilaan dan melanggar hukum yang tersiar di berbagai media massa.

Alasan ketiga, pemerintah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi dampak negatif bagi masyarakat luas. (*)

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved