Pabrik Petasan Terbakar

Ini Kata LPAI Adanya Anak Dipekerjakan di Pabrik Kembang Api Kembangan

Pekerja anak, asalkan pekerjaannya ringan serta tidak mengganggu pendidikan anak dan tidak berbahaya bagi kesehatan anak, bisa dibenarkan

Penulis: Mohamad Yusuf | Editor: Andy Pribadi
Warta Kota/Nur Ichsan
Ibunda almarhumah Surnah Binti Kusma (14), Ny Tuti, dan anggota keluarga saat mengiringi almarhumah untuk dishalatkan sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman di TPU Belimbing, Sabtu (28/10). 

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Mohamad Yusuf

WARTA KOTA, SEMANGGI -- Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) menanggapi adanya anak di bawah umur yang dipekerjakan di pabrik kembang api di PT Panca Buana Cahaya Sukses, Jalan Raya SMPN 1 Kosambi, Desa Belimbing RT 20/10, Kabupaten Tangerang yang terbakar.

Seto Mulyadi atau Kak Seto selaku Ketua Umum LPAI, mengatakan peristiwa meledaknya pabrik mercon dan jatuhnya sekian anak-anak sebagai korban jiwa memunculkan pertanyaan: Apakah mempekerjakan anak mutlak dilarang?

"UNICEF membedakan antara pekerja anak dan buruh anak. Pekerja anak, asalkan pekerjaannya ringan serta tidak mengganggu pendidikan anak dan tidak berbahaya bagi kesehatan anak, bisa dibenarkan," kata Seto dalam Press Release yang diterima Warta Kota, Senin (30/10/2017).

Buruh anak, lanjutnya, yang berbeda dengan definisi pekerja anak, adalah terlarang. Yang ekstrim berupa anak bekerja sebagai PSK, anak bekerja di kawasan terpencil, anak bersentuhan dengan zat-zat kimia berbahaya, anak mengoperasikan mesin berbahaya, dan lainnya.

"International Labor Organization memberikan kriteria yang menjadi patokan. A. Anak baru boleh bekerja asalkan telah melewati batas minimal usia wajib pendidikan dasar. Yakni, usia sekitar 12 atau 13 tahun. B. Pekerjaan harus ringan dan tidak mengorbankan hak-hak dasar anak. Dan C. Pekerjaan berbahaya jelas tidak boleh dilakukan anak," jelasnya.

Dalam kasus ledakan pabrik mercon, tersebut seharusnya berpikir ulang. Apakah mercon adalah barang berbahaya?

"Jika ya, pada kenyataannya, setiap tahun otoritas daerah rutin menyelenggarakan pesta petasan dan kembang api sebagai acara menyambut tahun baru," ujar Seto.

Tapi, tambahnya, boleh jadi tidak ada otoritas daerah yang dijatuhi sanksi. Betapa pun demikian, LPAI bersyakwasangka bahwa anak-anak yang bekerja di pabrik mercon tersebut memenuhi kriteria sebagai buruh anak.

Bahkan buruh anak yang dipekerjakan di bidang terburuk. Acuannya adalah UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 187 KUHP.

"Persoalannya boleh jadi tidak sebatas hitam atau putih. Ini yang perlu didalami. Dalam nilai-nilai lokal, anak bekerja tak jarang justru dianggap sebagai bentuk pendidikan dan pendewasaan anak. Tentu jangan sampai itu dijadikan dalih atas pengabaian hak anak maupun eksploitasi anak," katanya.

Masalah kian pelik, tambah Seto, apabila anak-anak, baik pekerja maupun buruh, tidak mau bersekolah karena tidak lagi tertarik untuk menjalani rutinitas ke sekolah. Ini pemandangan tipikal di Tanah Air.

"Di mata anak-anak tersebut, sekolah tidak menarik. Ini merupakan masalah tersendiri bagi negara, yakni membenahi dunia pendidikan sekaligus memunculkan insentif tambahan agar anak dan orangtua mereka tetap bergairah menekuni bangku sekolah," ujarnya.

Keengganan pekerja maupun buruh anak bersekolah merupakan potret di mana anak-anak sendiri yang ternyata secara aktif melibatkan diri mereka sendiri dalam situasi bekerja.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved