KORAN WARTA KOTA

Ini yang Bikin Registrasi SIM Card Ogah-ogahan

"Dari dulu juga selalu disuruh daftar ulang, katanya mau di blokir, tapi nggak jadi. Paling nanti juga begitu..."

Ini yang Bikin Registrasi SIM Card Ogah-ogahan
Warta Kota/Fred Mahatma TIS
PrtSC Head Line 'Warta Kota' Edisi Rabu, 25 Oktober 2017. 

WARTA KOTA, JATINEGARA --- Mulai Selasa, 31 Oktober 2017, Pemerintah mewajibkan setiap pengguna telepon seluler (ponsel) yang menggunakan kartu prabayar melakukan registrasi yang mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Peraturan itu berlaku baik untuk SIM card perdana maupun SIM card yang sudah aktif.

Untuk pemilik SIM card aktif diwajibkan melakukan registrasi ulang dengan batas waktu hingga 28 Februari 2018. Jika tidak melakukan registrasi, nomor ponsel itu bakalan kena sanksi, yakni pemblokiran secara bertahap. Mulai dari blokir layanan data, blokir layanan panggilan masuk dan SMS, serta blokir layanan panggilan keluar dan SMS jika sudah 30 hari dari batas masa tenggang.

Namun tampaknya masih banyak warga masyarakat yang belum mengetahui tentang kewajiban registrasi nomor kartu prabayar itu. Seperti Surtini, pedagang yang berada di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. "Saya tidak tahu. Emang didaftarin seperti apa Mas? Kalo nggak daftar, nggak bisa telepon atau gimana?," kata Surtini (40) saat ditemui, Selasa (24/10).

Walau tidak memiliki telepon seluler yang canggih, Sutini sangat memerlukannya. Ia cukup sering berkomunikasi memakai HP-nya, baik untuk keperluan keluarga maupun keperluan bisnisnya.

Sutini mengakui, beberapa waktu lalu ia mendapat kiriman pesan singkat dari Kemenkominfo yang memintanya untuk lakukan registrasi ulang. Namun karena kurangnya pengetahuan, membuat dirinya tidak mengetahui apa yang harus dilakukannya.

Wawan (24), pemilik kartu prabayar aktif yang lain, agak berbeda dengan Sutini. Wawan mengetahui bahwa ia harus melakukan registrasi ulang SIM card, namun ia ogah-ogahan melakukannya. Wawan menyangsikan ancaman pemblokiran bakal benar-benar dilakukan bila tidak melakukan registrasi ulang.

"Dari dulu juga selalu disuruh daftar ulang, katanya mau di blokir, tapi nggak jadi. Paling nanti juga begitu," kata penduduk Jakarta Timur tersebut.

Selain itu, Wawan juga menyoroti syarat melakukan registrasi yang harus mencantumkan nomor KK dan NIK. Menurutnya, hal itu terlalu berlebihan. "Sebenarnya mau aja kalau disuruh registrasi, tapi kalau gak salah ribet ya, harus pakai KK," ujarnya.

Minta data dinas

Trilaksono (26) mirip-mirip dengan Wawan. Ia sudah tahu soal kewajiban registrasi SIM card, namun hingga kemarin belum melakukannya. Menurutnya, lebih baik pihak provider minta data Dinas Kependudukan. Apalagi saat ini sedang gencar adanya pembuatan KTP elektronik.

Halaman
12
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved