Breaking News:

DKI Masih Butuh Swasta Kelola Gas Metan Sampah TPST

NOEI dibebaskan untuk mengelola gas metan dari tumpukan sampah menjadi tenaga listrik.

Warta Kota
Aktivitas pembuangan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat, Senin (26/10). 

WARTA KOTA, BEKASI -- Meski Pemprov DKI Jakarta telah memutus kontrak dengan PT Godang Tua Jaya (GTJ) dan Navigat Organic Energy Indonesia (NOEI) dalam mengelola Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang di Kota Bekasi.

Namun Ibu Kota masih membebaskan NOEI untuk mengelola gas metan dari tumpukan sampah menjadi tenaga listrik.

“Justru kalau dibiarkan, gas itu malah membahayakan TPST seperti terjadi ledakan dan kebakaran,” ujar Kepala Unit Pelaksana Teknis TPST Bantargebang pada Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto pada Rabu (25/10).

Asep mengatakan, pihaknya masih membutuhkan NOEI untuk menyedot gas metana dari sistem 'landfill' yang ada di atas lahan TPST Bantargebang.

Karena itulah, pihaknya membiarkan PT NOEI mengoperasikan pembangkit listrik (power house) di TPST Bantargebang.

Dia juga menegaskan, keuntungan hasil penjualan listrik tidak masuk ke rekening DKI, namun NOEI sebagai pengelola gas metana.

“Dari dulu, keuntungan dari penjualan listrik mereka ambil sendiri kok,” katanya.

Karena itu, kata dia, pemerintah tidak bisa mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk biaya perawatan maupun perbaikan.

Menurut dia, selama ini, NOEI beroperasi menggunakan dana sendiri.

Karena itulah Asep menilai, cukup wajar bila keuntungan pengolahan listrik masuk ke rekening mereka.

“Kami akan menyalahi aturan kalau keuntungan masuk ke DKI, tapi power house nya masih dimiliki swasta karena belum diserahkan,” jelasnya. (faf)

Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Andy Pribadi
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved