Breaking News:

Sikap Ngotot Ketua DPRD DKI Tolak Gelar Sidang Paripurna Istimewa Dipertanyakan

Sikap ngotot Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi agar sidang paripurna istimewa Anies-Sandi tidak digelar dipertanyakan.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw | Editor:
suarajakarta.co
Tom Pasaribu, Ketua Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) 

WARTA KOTA, GAMBIR -- Sidang paripurna istimewa Anies-Sandi terancam tidak terselenggara. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, tampil paling ngotot agar sidang tersebut tidak terselenggara.

Wakil Ketua DPRD DKI, Muhamad Taufik yang berjanji akan menyadarkan Pras, sapaan Prasetio Edi Marsudi, pun gagal melobi.

Ketua Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia, Tom Pasaribu, menilai sikap 'kekeuh' Pras yang mengabaikan instruksi Pemerintah Pusat tentang sidang paripurna istimewa penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI baru mengundang pertanyaan banyak pihak.
‎‎
Pasaribu mengingatkan Prasetio agar tidak mengganggap posisinya sebagai orang nomor satu di Dewan sebagai jabatan yang bisa mengatur-atur DPRD DKI Jakarta. S‎ebab lima pimpinan DPRD bersifat kolektif kolegial.‎

"Om Pras jangan juga lupa bahwa yang mengubah pelantikan gubernur dipindah ke Istana Negara adalah ide dari Presiden Joko Widodo," kata Pasaribu.

Tom Pasaribu mengingatkan, sebelum era Presiden Jokowi semua gubernur dilantik oleh Presiden Cq Mendagri di wilayah mereka masing-masing.

Karena pada era Presiden Jokowi pelantikan gubernur dilakukan di Istana, maka Mendagri menerbitkan 'Surat Edaran' bernomor: SE.162/3484/OTDA ‎untuk menyamakan persepsi kebijakan Presiden atas perubahan pelantikan gubernur itu.

"Bagi kita paripurna maupun tidak paripurna sebenarnya tidak ada masalah. Tapi jangan juga keributan yang terjadi di internal Om Pras dibawa-bawa ke masyarakat," ujar Pasaribu.

Menurut Pasaribu, sikap Prasestio jelas membuktikan adanya perlawanan terhadap kebijakan Presiden yang mana diusung PDI Perjuangan alias tempat Prasetio sebagai politikus bernaung.

Pasaribu juga mengingatkan bahwa Prasetio pernah menyetujui APBD-Perubahan pada tahun 2014 meskipun saat itu belum terbentuk perangkat Dewan.

"Jadi janganlah Om Pras justru ikut menggembosi PDIP, tapi berusahalah menaikkan citra PDIP yang saat ini sedang terpuruk," kata Tom.

Tom Pasaribu menduga Prasetio disetir dari Teuku Umar. Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat adalah jalan tempat kediaman Megawati Soekarno Putri yang kini masih menjabat sebagau ketua umum PDI Perjuangan berada.

Namun, kata Pasaribu, seharusnya Prasetio tetap berani mengingatkan PDIP agar tidak mengulang kesalahan yang terjadi pada tahun 1999 - 2004.

Menurut Pasaribu, sebagai pimpinan 106 anggota Dewan di DPD DKI Jalan Kebon Sirih, Prasetio seharusnya menjadi penyejuk dengan cara terlebih dulu meminta masukan dari Presiden Jokowi maupun Mendragri Tjahjo Kumolo tentang risiko politiknya jika Sidanf Paripurna Istimewa Anies-Sandi tidak digelar.

"Sebab fraksi-fraksi lain di Dewan seluruhnya sudah setuju melaksanakan Paripurna Istimewa," katanya.

Namun, ujar Tom Pasribu mengakhiri penjelasannya, jika sikap itu menjadi kehendak politik pribadi Prasestyo, sebaiknya PDI Perjuangan berpikir ulang atas posisinya sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta‎ periode 2014-2019.

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved