DPRD DKI Belum Satu Suara Soal Perda Perpasaran

Pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta terancam molor.

DPRD DKI Belum Satu Suara Soal Perda Perpasaran
Rangga Baskoro
Ilustrasi. Petugas Dishub mengakut sepeda motor ojek online lain yang terjaring razia di sekitar kawasan pasar. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Pengesahan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta terancam molor.

Soalnya, beberapa pasal belum bisa disepakati semua fraksi di DPRD DKI.

Seperti tentang jarak antara warung dengan ritel dan batas waktu penutupan pasca Perda disahkan.

Ketua Frakasi Golkar DPRD DKI Asraf Ali menilai, soal pasal itu sudah diambil jalan tengah.

Pasca ditetapkan sebagai Perda para pengusaha ritel memiliki waktu enam bulan.

Menurut dia, waktu enam bulan sangat logis karena mereka membutuhkan persiapan.

’’Dua tahun sudah dihapus. Satu bulan terlalu cepat. Ya ini, tiga-enam bulan jalan tengah,’’ kata Asraf ketika ditemui di gedung DPRD DKI, Selasa (24/10/2017).

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI itu menyatakan jarak sudah disepakati semua fraksi sehingga harus disahkan.

Perda ini, kata Ashraf, amat baik untuk kemajuan pasar tradisional menjadi modern.

Dia berharap dewan mengesahkan ini agar regulasi perpasaran cepat selesai, sehingga ada payung hukum.

Halaman
123
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved