Pemimpin Baru Jakarta

KUA PPAS APBD 2018 senilai Rp 74 Triliun Dikembalikan agar Gubernur Bisa Penuhi Janjinya

Draf tersebut harus direvisi agar gubernur dan wakil gubernur bisa memasukkan semua program kerjanya.

KUA PPAS APBD 2018 senilai Rp 74 Triliun Dikembalikan agar Gubernur Bisa Penuhi Janjinya
Istimewa
Anies Baswedan melaksanakan salat berjamaah di Masjid Fatahillah. 

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Pengembalian Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DKI 2018 dilakukan agar gubernur baru bisa memenuhi janji kampanyenya.

KUA-PPAS senilai Rp 74 triliun resmi dikembalikan ke Pemprov DKI oleh DPRD pada Kamis (19/10/2017) sore.

Ketua Banggar DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi menyatakan, draf tersebut harus direvisi agar gubernur dan wakil gubernur bisa memasukkan semua program kerjanya.

"Sebab, mereka yang menjalankan roda pemerintah nanti. Dewan, sebagai mitra kerja akan mengawasi dan membahas anggaran jika sudah diperbaiki," ujar Prasetio ketika dihubungi wartawan, Kamis (19/10/2017) malam.

Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI itu mengaku, sebagai mitra kerja harus kerja sama dengan baik, agar warga ibu kota dapat merasakan kue pembangunan dari APBD.

"Anies-Sandi harus menunaikan janji-janji kampanyenya. Sekaligus menjaga harmonisasi antara DPRD dan Pemprov DKI agar berjalan efektif dan efesien," jelas Prasetio.

Sementara Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus meminta Gubernur Anies Baswedan tak sekadar meratapi data.

Sepatutnya dilakukan adalah bagaimana mengujinya dan memperbaikinya demi kemaslahatan warga.

’’Itulah tugas Pemda (Pemerintah Daerah) DKI, jangan cuma saya melihat ada cabai yang pedas, garam yang asin. Memang begitu. Tapi, bagaimana mengharmonisasi,’’ jelas Bestari.

Bestari menambahkan, masalah tersebut menjadi ujian bagi Anies. Sebab, mantan Ketua Komite Etika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak lama berkutat di sektor pendidikan.

Wakil Ketua DPW NasDem DKI ini kemudian menyarankan agar Anies tak mem-framing ke masa lalu dengan mengkritisi yang sudah-sudah.

Namun, sepantasnya meningkatkan mutu layanan publik serta menyejahterakan masyarakat dari APBD yang menembus Rp 70 triliun setiap tahun.

"Untuk Pak Gubernur, pertama-tama, sebaiknya berhenti bicara yang tidak perlu. Kedua, mengkonsolidasikan internal, kasih tahu visi-misinya membangun Jakarta ke kepala-kepala SKPD,’’ ungkap Bestari.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Gede Moenanto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved