Taufik Redam Benturan di Kisruh Paripurna Istimewa Anies-Sandi

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Theo Yonathan Simon Laturiuw

WARTA KOTA, GAMBIR -- Belum terselenggaranya paripurna istimewa Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta yang Anies Baswedan dan Sandiaga Uno membuat situasi politik di DPRD DKI memanas.

Sejumlah anggota dewan dan pimpinan mulai membuka konflik secara terang-terangan.

Wakil Ketua DPRD DKI, Abraham Lulung Lunggana, memilih 'perang terbuka' dengan Ketua DPRD, Prasetio Edi Marsudi alias Pras.

Lulung terang-terangan bicara di hadapan wartawan bahwa Pras yang jadi biang keladi tak terselenggaranya paripurna istimewa sampai hari ke-2 gubernur dan Wagub bekerja di Balaikota DKI.

Bahkan Lulung menuding Pras belum move on dan masih tak terima dari kalahnya Ahok-Djarot di Pemilukada lalu.

Sedangkan Pras mempertahankan bahwa paripurna istimewa tak perlu digelar karena memang tak harus ada.

Pras memiliki dasar alasannya, yakni pasal 316 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang, MPR, DPR, DPD, dan DPRD DKI menyebutkan fungsi DPRD. Yakni, fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan.

Kemudian, diperkuat dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) menguraikan lebih lengkap apa saja yang dimaksud dengan ketiga fungsi dewan

Di kedua aturan itu tak ada satu klausul yang mewajibkan DPRD DKI menggelar rapat paripurna istimewa untuk gubernur dan wakil gubernur baru.