Berita Hoax Soal Formulir Pelaporan Kelahiran Lama Beredar, Kadisdukcapil DKI Ancam Lapor Polisi

Formulir pelaporan kelahiran WNI yang diatur di Permendagri 19/2010 (F2-01), sudah tidak mencantumkan penggolongan penduduk.

Berita Hoax Soal Formulir Pelaporan Kelahiran Lama Beredar, Kadisdukcapil DKI Ancam Lapor Polisi
WARTA KOTA/BINTANG PRADEWO
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi menunjukkan formulir pelaporan kelahiran yang lama dan yang saat ini digunakan. 

WARTA KOTA, GROGOL PETAMBURAN - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi, geram dengan oknum yang menyebarluaskan berita hoax tentang formulir pelaporan kelahiran.

Dalam formulir hoax itu ada kolom keturunan atau status.

"Berkembang di medsos ada formulir ini di Dinas Dukcapil. Digoreng dengan komentar-komentar yang sadis, terutama dari pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana, atau memang tidak punya pemahaman tentang administrasi kependudukan," kata Edison kepada Warta Kota, Sabtu (14/10/2017).

Padahal sejak 2006, lanjutnya, formulir itu sudah tidak digunakan kembali.

Sehingga, dia akan melaporkan penyebar berita hoax dan viral di media sosial itu ke pihak kepolisian.

Formulir pelaporan kelahiran yang lama dan yang saat ini digunakan.
Formulir pelaporan kelahiran yang lama dan yang saat ini digunakan. (WARTA KOTA/BINTANG PRADEWO)

"Formulir yang ada tanda lingkaran merah sudah tidak dipakai sejak 2006," tegasnya.

Dia menjelaskan, formulir pelaporan kelahiran WNI yang diatur di Permendagri 19/2010 (F2-01), sudah tidak mencantumkan penggolongan penduduk, sebagaimana dalam formulir yang viral di media sosial.

Form tersebut seharusnya sudah tidak berlaku lagi semenjak Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diberlakukan .

"Formulir lama sudah tidak berlaku lagi, karena menggolongkan penduduk berdasarkan keturunan dan agama. Sekarang penduduk hanya dibedakan atas WNI dan orang asing/WNA," jelas Edison.

Baca: Syuting di Sentul, Jessica Mila Diganggu Suara-suara Misterius dari dalam Lemari

Yang terlampir adalah formulir pelaporan kelahiran yang sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2010, di mana dalam data ayah dan ibu, hanya ada elemen data kewarganegaraan WNI/WNA, dan sudah tidak ada penggolongan penduduk.

"Apabila ada pemberi keterangan palsu dan penyebar dokumen palsu atau formulir palsu, akan dikenakan pidana atau denda sampai Rp 5 miliar dengan dasar hukum di atas. Apabila kami menemukan orang yang menyebarkan formulir atau dokumen kependudukan, akan kami laporkan dan pidanakan," tuturnya. (*)

Penulis:
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved