Janji Anies-Sandi Stop Reklamasi di Tengah Pecahnya DPRD DKI Bahas Raperdanya

WARTA KOTA, BALAI KOTA -- Salah satu janji kampanye Anies dan Sandi adalah menolak reklamasi sementara  DPRD DKI Jakarta terpecah saat mereka membahas Raperda Reklamasi.

Suasana politik di DPRD DKI Jakarta juga kembali memanas menjelang pelantikan Anies-Sandi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Senin (16/10/2017).

Pecahnya para anggota Dewan dan fraksi tercatat pada lanjutan pembahasan kedua Raperda Reklamasi Pulau.

Masing-masing kelompok mulai menunjukkan sikap mereka dua fraksi yang paling menunjukkan adanya gesekan adalah fraksi Partai Gerindra dan fraksi Partai Nasdem.

Fraksi Gerindra secara tegas mendukung penolakan reklamasi pulau.

Anggota fraksi Partai Gerindra DPRD DKI, Prabowo Soenirman, mengatakan, sebagai partai pendukung pemenang Pilkada DKI 2017 pihaknya akan selalu mengawal kebijakan Anies-Sandi.

’’Kami konsisten menolak. Tinggal keberanian nyali gubernur dan wakil gubernur,’’ kata Prabowo kepada wartawan di Jakarta, Minggu (8/10/2017).

Sementara anggota Fraksi Gerindra lainnya M Taufik yang juga menjaid wakil ketua DPRD DKI, mulai menunjukkam ketidaktertarikannya membahas 2 Raperda reklamasi pulau.

Taufik mengaku belum tahu soal surat permohonan melanjutkan pembasan Raperda dari Bappeda DKI.

Bahkan Taufik menyebut kurang yakin Raperda reklamasi pulau bakal rampung sebelum Anies-Sandi menjabat.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI, Bestari Barus, memperingatkan Gubernur-Wakil Gubernur terpilih Anies-Sandi agat tak seenaknya mengubah aturan yang telah dibuat gubernur sebelummya di 2 Raperda reklamasi pulau.

Bestari menegaskan Anies-Sandi harus mengikuti prosedur dan aturan yang berlaku terkait reklamasi.

Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan, mereka tak bisa seenaknya mencabut permintaan pembahasan Raperda reklamasi yang dilakukan Gubernur Djarot Saiful Hidayat.

’’Gubernur itu bukan perorangan. Dia adalah institusi. Kalau gubernur sekarang sudah mengajukan (pembahasan Raperda reklamasi), gubernur berikutnya mana bisa kemudian ujug-ujug membatalkan,’’ tegas Bestari.

Belakangan memang muncul kabar pihak eksekutif mendapat tekanan untuk mendesak DPRD DKI agar mengesahkan 2 Raperda reklamasi pulau sebelum Anies-Sandi menjabat.

Muncul ketakutan Anies-Sandi bakal mencabut 2 Raperda tersebut begitu menjabat.