Berita Heboh

Djarot Resmikan 18 Puskesmas yang Pembangunannya Terindikasi Korupsi

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meresmikan 18 Puskesmas yang pembangunannya dinilai sarat aroma korupsi.

Djarot Resmikan 18 Puskesmas yang Pembangunannya Terindikasi Korupsi
Kompas TV
Gubernur DKI Jakarta,¬†Djarot Syaiful Hidayat, saat menanggapi pertanyaan wartawan di Balai Kota. 

WARTA KOTA, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meresmikan 18 Puskesmas yang pembangunannya dinilai sarat aroma korupsi.

Sarat aroma korupsi lantaran penyelesaian pembangunan terlambat 7 bulan, tetapi pejabat pembuat komitmen (PPK) di Dinas Kesehatan DKI tak melakukan langkah pemutusan kontrak dan pengerjaan tetap diteruskan.

Djarot meresmikannya secara simbolis di Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (4/10/2017).

"18 Puskesmas ini merupakan program unggulan dalam RPJMD 2013-2017 sebagai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan perorangan yang optimal, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dapat diselesaikan tepat waktu," kata Djarot.

Baca: Peringati Hari Antirabies Sedunia 2017, Sebanyak 100 Hewan Divaksinasi

Tapi Pengamat Lelang-Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dari Lembaga Swadaya Masyarakat Perlindungan Hak Masyarakat Indonesia (LPHMI), Gudmen Marpaung, berkomentar negatif terkait pembangunan 18 Puskesmas oleh PT PP Pracetak.

Menurut Gudmen, pembangunan 18 Puskesmas dimulai 2016 dan semestinya rampung pada Desember 2016.

Total dana pembangunan 18 puskesmas tersebut adalah Rp 207 milliar.

"Tapi saat waktu deadline itu pengerjaan baru 45 persen," kata Gudmen ketika dihubungi Wartakotalive.com, Rabu (4/10/2017).

Gudmen menjelaskan, berdasarkan Pasal 93 ayat 1 Peraturan presiden No 5 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, PPK dapat memutus kontrak apabila berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Halaman
12
Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved