Sekjen PP ISNU ini Menulis: Isu Kebangkitan PKI Cuma Dagangan Politik

Sekjen Pengurus Pusat Ikatan Sarjana NU ini menyatakan tidak percaya PKI akan bangkit. Ia menilai isu PKI hanyalah dagangan politik.

Editor:
Antaranews.com
Presiden Joko Widodo (kedua kiri, berjaket merah) didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) berrsama para perwira dan prajurit TNI dan Polri beserta warga menonton film 'Pengkhianatan G30 S/PKI' di lapangan tenis indoor Markas Korem 061 Suryakencana Bogor, Jawa Barat, Jumat (29/9/2017) malam. (ANTARA/Setpres/Laily Rachev) 

NU tentu saja melawan. Jadi, teori yang bilang PKI murni korban dalam kasus 1965, pasti ditolak NU. Mereka berhadap-hadapan di lapangan. Sepanjang 1950-1960-an, situasinya seperti kill or to be killed (membunuh atau dibunuh).

Walaupun demikian, kata Kholid, teori yang menimpakan semua kesalahan kepada PKI sehingga mereka layak dihabisi secara brutal, juga tidak adil.

Gus Dur bilang, banyak pihak dalam peristiwa 1965 adalah korban keadaan. Oleh karena itu, beliau berbesar hati meminta maaf atas "peristiwa bersarah yang menelan korban jiwa" itu.

Menanggapi hal itu, Ketua PB Nahdlatul Ulama saat itu, KH Hastim Muzadi, menyambut baik langkah rekonsiliasi itu, tapi dengan catatan. "Rekonsiliasi itu hendaknya dibangun sebagai upaya untuk menatap masa depan, bukan jembatan untuk membangkitkan pertikaian kembali," katanya saat itu.

Prahara 1965 adalah salah satu bab terkelam dari sejarah Indonesia. Kita tahu, pihak-pihak yang ingin kejelasan duduk perkara 1965 tidak bisa serta-merta dianggap mewakili aspirasi PKI.

Di sisi lain, menuntut negara meminta maaf kepada PKI dan menyatakan PKI tidak bersalah akan ditolak banyak orang karena PKI terbukti terlibat dalam kekerasan sosial dan pemberontakan.

Akan tetapi, memberikan keadilan kepada korban yang tidak bersalah: korban salah tangkap, korban stigma, dan korban keadaan perlu dilakukan. Caranya rekonsiliasi kultural alamiah seperti yang dilakukan NU.

Banyak kiai NU di Jawa menjadi ayah asuh bagi anak-anak keturunan PKI. Cara ini merupakan mekanisme kultural terbaik ketimbang menyeret Indonesia ke Pengadilan Rakyat Internasional (IPT) 1965, di Den Haag, oleh satu pihak dan membangkitkan sentimen anti-PKI sebagai dagangan politik bagi pihak lain.

Dalam kesimpulannya, Kholid berpandangan orang-orang yang menuntut keadilan dan kejelasan peristiwa 1965 tidak otomatis sebagai PKI. Seperti Gus Dur, banyak kalangan adalah pejuang keadilan dan kemanusiaan.

Ditegaskannya, isu kebangkitan PKI hanyalah dagangan politik. Komunisme sudah tidak laku. Komunisme hantu yang dipelihara untuk konsolidasi agenda politik.

Jika kita baca buku Robert Dreyfus, Devil's Game, isu komunisme ini mengena di kelompok Islam kanan.

Dahulu, tulisnya, Jamaluddin al-Afghani membangkitkan Pan-Islamisme dengan dukungan Inggris. Agendanya adalah menyingkirkan pengaruh komunisme di Asia Tengah, Afrika, dan Asia Barat Daya.

Semangat revivalisme Islam dibangkitkan untuk melawan pengaruh Uni Soviet di daerah-daerah itu, dan berhasil.

Pola ini menurutnya terus digunakan. Dalam lanskap Perang Dingin, Amerika dan Inggris melatih para Jihadis di Afghanistan untuk melawan USSR. Isunya Islam lawan komunisme. Setelah sukses mengusir Uni Soviet, mereka kelak membentuk al-Qaeda dan menabrak Pentagon dan WTC.

Halaman
1234
Sumber:
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved