Menko Polhukam: Tak Perlu Goreng-goreng Isu G30S/PKI untuk Jangka Pendek maupun Pilpres 2019
Pemerintah meminta semua pihak untuk tidak menjadikan isu G30S/PKI sebagai komoditas politik, baik untuk jangka pendek maupun untuk Pilpres 2019.
lihat foto
WARTA KOTA, PALMERAH -- Pemerintah mengharapkan semua pihak untuk tidak menjadikan peristiwa G30S/PKI sebagai komoditas politik, baik untuk jangka pendek maupun untuk kepentingan pemilihan presiden (pilpres) mendatang.
Harapan Pemerintah itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kegiatan Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Kompleks Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta, Minggu.
"Kalau ada yang goreng, yang goreng itu ditanya; cari siapa yang goreng dan tanyakan maunya apa. Jangan sampai peristiwa G30S/PKI ini menjadi komoditas politik," kata Wiranto.
Menurut dia, jika peristiwa G30S/PKI ini dibawa ke politik, maka ia akan menimbulkan kegaduhan dan suasana saling menyalahkan dan akhirnya mengganggu stabilitas nasional.
"Akhirnya mengganggu pembangunan nasional, mengganggu kepentingan masyarakat," kata Wiranto.
Menko Polhukam mengatakan, semua pihak harus bisa memahami peristiwa ini, karena sejarah tidak bisa diputar balik.
"Sejarah adalah referensi kita untuk tidak mengulang lagi. Kan tadi presiden sudah mengatakan untuk tidak mengulang peristiwa kelam itu," katanya.
Wiranto mengatakan, peristiwa G30S/PKI bisa menjadi pembelajaran untuk bangsa dalam membangun masa kini dan menata masa depan.
"Penyelesaian secara yuridis sudah tidak mungkin. Nanti akan terlalu banyak yang mengklaim salah dan benar. Oleh karena itu kita tidak masuk ke suasana yang saling mengklaim benar dan menyalahkan orang lain. Tidak ada itu. Penyelesaian dengan non yudisial," katanya.
Wiranto mengungkapkan penyelesaian non-yudisial sudah berlangsung. Banyak keluarga yang terlibat masalah PKI sudah menjadi pejabat atau menjadi pegawai pada saat ini.
"Secara non-yudisial, penyelesaian pembauran kembali dari masyarakat sudah terjadi sebenarnya. Lalu apa yang diributkan. Kita saling menyalahkan terus, energi kita habis untuk ini," ujarnya.
"Maka tadi Presiden mengatakan, sudahlah itu merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia yang merupakan satu pembelajaran bagi bangsa Indonesia ke depan," kata Wiranto.
