Korupsi KTP Elektronik
Jika Keluarkan Sprindik Baru, Golkar Bandingkan Sikap KPK di Kasus Budi Gunawan
Dirinya pun membandingkan dengan apa yang ditunjukkan lembaga anti-korupsi itu saat kalah praperadilan dari Budi Gunawan.
WARTA KOTA, PALMERAH - Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Erwin Ricardo Silalahi mengatakan, jika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Setya Novanto, menguatkan dugaan lembaga anti-rasuah itu menjadi alat politik.
"Ini semakin menguatkan dugaan masyarakat bahwa KPK telah menjadi alat politik," kata Erwin di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu (30/9/2017).
Erwin mempertanyakan sikap KPK. Dirinya pun membandingkan dengan apa yang ditunjukkan lembaga anti-korupsi itu saat kalah praperadilan dari Budi Gunawan. Saat itu, menurut Erwin, KPK legowo menerima hasil praperadilan.
Baca: Setya Novanto Menang Praperadilan, Jokowi: Tanyakan ke KPK
"Kenapa KPK tidak menerbitkan sprindik baru terhadap Pak Hadi Poernomo dan Budi Gunawan?" tanyanya.
Jika KPK ngotot menerbitkan sprindik baru untuk Novanto, maka semakin mempertegas justifikasi masyarakat bahwa lembaga tersebut berada di dalam radar sebuah pengaruh kekuatan besar.
"Dan (KPK) telah menjadi alat politik kekuatan tertentu," tegasnya. (*)