YLKI: Harusnya BI Gratiskan Biaya Top Up Uang Elektronik

Pengurus Harian YLKI Sudaryatmo menginginkan agar Bank Indonesia (BI) menggratiskan biaya top up uang elektronik.

YLKI: Harusnya BI Gratiskan Biaya Top Up Uang Elektronik
Kompas.com/Ambaranie Nadia
WAKIL Ketua Harian YLKI Sudaryatmo dalam diskusi Polemik di Jakarta, Sabtu (8/7/2017). 

WARTA KOTA, GAMBIR --- Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menginginkan agar Bank Indonesia (BI) tak jadi mengeluarkan kebijakan untuk menarik biaya administrasi kepada masyarakat yang hendak mengisi saldo uang elektronik.

"Pertama, prinsipnya seperti ATM kalaus saya transfer di bank yang sama, kan harusnya ngga dikenakan biaya, kalau berbeda bank baru dikenakan biaya. Kedua, kalau saya sebagai nasabah bank, saya sudah bayar biaya administrasinya yang dipotong di setiap bulan. Kecuali kalau saya bukan nasabah dan top up di bank lain, baru lah bisa dikenakan biaya," kata Sudaryatmo saat dikonfirmasi, Sabtu (16/9).

Selain itu, kebijakan tersebut juga harus dibedakan kepada para pengguna uang elektronik yang dikeluarkan oleh bank swasta atau oleh penyedia layanan transportasi seperti KRL dan TransJakarta.

"Kalau berbicara uang elektronik, ada yang diterbitkan oleh bank, ada juga yang yang bukan oleh bank seperti commuter line. Jadi mestinya regulasinya harus jelas. Kartu yang bukan dari bank swasta ini juga dikenakan biaya atau tidak?" tuturnya.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Bank Indonesia (BI) segera mengeluarkan aturan terkait izin pengenaan biaya pada isi ulang uang elektronik. Menurut BI, pengenaan biaya tidak akan memberatkan nasabah pemegang kartu uang elektronik multifungsi ini.

Hal ini karena biaya akan digunakan oleh bank untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, seperti penyediaan sarana isi ulang yang lebih banyak sehingga mempermudah masyarakat. (m8/Rangga Baskoro)

Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved