Panglima TNI Jelaskan Alasan Pemerintah Harus Segera Beli Sukhoi SU-35

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap proses negosiasi itu bisa segera rampung, dan pembelian bisa terealisasi.

Penulis: | Editor: Yaspen Martinus
sukhoi.org
Pesawat tempur Sukhoi SU-35 

WARTA KOTA, CILANGKAP - Proses negosiasi pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi SU-35 masih terus dilakukan, antara Pemerintah Indonesia dengan Rusia.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berharap proses negosiasi itu bisa segera rampung, dan pembelian bisa terealisasi.

Ia mengatakan, 11 unit pesawat tempur buatan Rusia itu akan menggantikan pesawat F-5 Tiger, yang sudah sekitar 18 bulan lalu dipensiunkan karena faktor usia. Alhasil, para prajurit TNI AU di Skuadron 14 yang menjadi rumah pesawat tersebut, mulai dari teknisi dan pilotnya, menjadi tidak efektif.

Baca: Indonesia Beli 11 Sukhoi SU-35, Separuhnya Dibayar Pakai Komoditas Hasil Bumi

"TNI sudah menunggu kurang lebih 18 bulan. Kita punya satu skuadron yang tidak beroperasional sama sekali, kasihan penerbangnya. Satu tahun saja tidak terbang, dia harus berlatih kurang lebih empat bulan, sekarang bayangkan kalau sudah 18 bulan," ujar Gatot Nurmantyo kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (8/9/2017).

Panglima TNI yakin, pihak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perdagangan yang mengurus pembelian 11 unit pesawat tersebut, diisi oleh orang-orang yang cinta TNI, dan memahami permasalahan di TNI. Ia juga percaya para pejabat di kedua lembaga tersebut akan berupaya maksimal agar pembelian bisa terealisasi.

"Mudah-mudahan Departemen Pertahanan dan Kementerian Perdagangan mencintai TNI, dengan cepat mewujudkannya," harap Panglima TNI.

Baca: Indonesia Bakal Jadi Negara ASEAN Pertama Pemilik Sukhoi SU-35

Diberitakan sebelumnya, pemerintah tidak hanya membeli 11 unit pesawat yang per unitnya dibanderol sekitar 90 juta dolar Amerika Serikat (AS), namun juga membangun pabrik suku cadang pesawat tersebut di Indonesia. Pesawat canggih generasi 4+ itu setengahnya akan dibayar dengan komoditas.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 22 Agustus lalu menyebut, setelah terjalin kesepakatan antara Indonesia dan Rusia terkait skema pembayaran, dua tahun setelahnya baru pesawat tersebut bisa tiba di Indonesia. (*)

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved