Krisis Rohingya

Ini Penjelasan Wiranto Kenapa Dubes Myanmar Tidak Boleh Diusir

(Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah sudah mengambil tindakan agar permasalahan di Rakhine State bisa diselesaikan.

Ini Penjelasan Wiranto Kenapa Dubes Myanmar Tidak Boleh Diusir
TRIBUNNEWS/FITRI WULANDARI
Menkopolhukam RI Wiranto saat ditemui di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016). 

WARTA KOTA, GROGOL - Pemerintah tidak tinggal diam atas tragedi kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengatakan, pemerintah sudah mengambil tindakan agar permasalahan di Rakhine State bisa diselesaikan.

"Pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif, ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan, tapi tidak boleh gegabah," ujar Wiranto dalam pemaparannya di kampus Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

Baca: Fahri Hamzah: KPK Harus Pakai Ilmu Kucing

Pemerintah antara lain sudah berkali-kali mengirimkan bantuan untuk masyarakat di Rakhine State yang terdampak konflik. Pemerintah juga sudah mengirim Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi ke lokasi konflik, dan membuka komunikasi dengan Pemerintah Myanmar.

Wiranto mengingatkan, biar bagaimanapun juga, kedaulatan Myanmar harus dihargai. Cara-cara yang dilakukan Indonesia untuk membantu tuntasnya konflik di Myanmar, dan membantu para korban, harus dilakukan sesuai aturan. Upaya oleh pemerintah bisa dilakukan, juga karena adanya hubungan diplomatik antara kedua negara.

"Tidak boleh kemudian emosi, tarik dubes, usir dubes. Nah, ini kalau ditarik dubesnya, kita tidak ada hubungan diplomatik. Kalau mau mengirimkan bantuan pakai apa ?" tuturnya.

Baca: Fahri Hamzah Usul Juru Bicara KPK Dijabat Seorang Penyidik

"Harus cerdas, bijak, dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press, bahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar," paparnya.

Wiranto mengimbau masyarakat tidak mengambil tindakan sendiri-sendiri, terutama yang melanggar hukum, demi menunjukkan simpatinya untuk warga Rohingya yang banyak menjadi korban dari konflik tersebut. Wiranto juga mengimbau agar masyarakat tidak sembarangan pergi ke Myanmar, dan melakukan pelanggaran hukum.

Pemerintah menurutnya terbuka terhadap berbagai masukan dari masyarakat terkait konflik tersebut. Ketimbang mengambil aksi sendiri yang belum tentu tepat, Wiranto mengundang siapa pun yang peduli terhadap konflik tersebut, untuk mendatangi kantornya dan berdiskusi. (*)

Penulis: z--
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved