Tuntutan Kompensasi oleh JPU bagi Korban Terorisme Dapat Apresiasi

ICJR mengapresiasi tuntutan kompensasi oleh jaksa dalam sidang kasus pengeboman di Gereja Oikumene Samarinda yang berlangsung di Pengadilan Jaktim.

WARTA KOTA, MATRAMAN -- Institute for criminal Justice reform (ICJR) mengapresiasi tuntutan kompensasi yang diajukam oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang kasus pengeboman di Gereja Oikumene, Samarinda Kalimantan Timur yang berlangsung di Pengadilan Jakarta Timur.

Seperti diketahui pada 31 Agustus 2017 di Pengadilan Jakarta Timur telah dibacakan tuntutan kasus pengeboman di Gereja Oikumene, Samarinda Kalimantan Timur.

Sidang ini menghadirkan terdakwa Juhanda dkk terkait kasus peledakan bom molotov di halaman Gereja Oikumene, Sengkotek, Samarinda dengan agenda pembacaan tuntutan.

Dalam tuntutannya, JPU membacakan Tuntutan Pembayaran Kompensasi kepada Korban kompensasi sebesar Rp 1.479.535.400. JPU meminta negara membayar kerugian untuk tujuh orang korban yang diklaim mengalami kerugian, masing-masing dengan angka berbeda

Adapun untuk korban pertama Rp 128,565,000; korban kedua, Rp 118,798,000; korban ketiga Rp 124,170,000; korban keempat Rp 131,770,000; korban kelima Rp 305,595,400, Korban keenam Rp 534,137,000, dan Korban Ketujuh Rp 136,500,000.

ICJR mencatat tuntutan kompensasi oleh JPU tersebut sebagai tuntutan resmi pertama terkait kompensasi yang diajukan dalam surat tuntutan di Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif ICJR, Supriyadi W. Eddyono,
sebalumnya jaksa hanya membacakan permohonan kompensasi dan tidak memasukkannya dalam tuntutan.
Misalnya, pada kasus Bom Thamrin, proses permohonan kompensasi dari sembilan korban sebesar Rp1,3 miliar yang difasilitasi LPSK hanya dibacakan JPU bersamaan dengan tuntutan.

"Dampaknya, majelis hakim tidak mempertimbangkan korban Bom Thamrin," ujar Supriyadi.

Pada kasus bom JW Mariot, lanjut Supriyadi, JPU memang membacakan permohonan kompensasi namun tidak memasukkanya dalam tuntutan.

"Hanya saja majelis hakim dalam kasus ini justru mengabulkan permohonan kompensasi korban," katanya.

ICJR mengingatkan, hak atas kompensasi bagi korban terorisme telah diatur dalam Pasal 7 dan pasal 12 A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu ia juga diatur dalam pasal 36 Perpu No 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana ditetapkan sebagai UU Nomor 15 tahun 2003.

"Namun implementasi tuntutan Kompensasi masih jadi perdebatan oleh JPU," kata Supriyadi.

ICJR, kata Supriyadi menekankan, dengan keluarnya surat edaran Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia agar memperhatikan permasalahan kompensasi korban terorisme diharapkan telah memutus masalah keragu-raguan JPU untuk memasukkan kompenasi dalam surat tuntutan.

Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved