Idul Adha 2017

Siti Mashita Makan Ketupat dan Kue Kampung Bareng Adik dan Anak-anaknya di Rutan KPK

Ditanya soal kondisi Siti, Eddy yang menggunakan baju koko putih itu menyatakan sang kakak dalam keadaan sehat.

Siti Mashita Makan Ketupat dan Kue Kampung Bareng Adik dan Anak-anaknya di Rutan KPK
TRIBUNNEWS/THERESIA FELISIANI
Adik Wali Kota Tegal Siti Mashita, Sekjen PAN Eddy Suparno?, mengunjungi kakaknya di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2017). 

WARTA KOTA, KUNINGAN - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengunjungi kakaknya, Wali Kota Tegal Siti Mashita Soeparno, di Rutan KPK, Gedung Lama, C1, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (1/9/2017).

Eddy memboyong serta empat anak Siti dari Tegal ke Jakarta.

"Saya tidak sendiri, sama empat anaknya kakak saya juga. Tadi kami makan bersama, makan ketupat dan kue kampung," ucap Eddy.

Baca: Jenguk Kakaknya di Rumah Tahanan KPK, Sekjen PAN Bawa Ketupat

Ditanya soal kondisi Siti, Eddy yang menggunakan baju koko putih itu menyatakan sang kakak dalam keadaan sehat.

"Alhamdulilah kakak saya sehat, dan pastinya semangat beliau tetap tinggi," tegasnya.

Siti Mashita ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap, terkait pengelolaan dana Jasa Kesehatan di RSUD Kardinah, Kota Tegalm dan fee proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Tegal Tahun Anggaran 2017. Total suap mulai Januari-Agustus 2015 mencapai Rp 5,1 miliar.

Baca: PNS Ini Dipecat Wali Kota Tegal karena Lupa Setoran

KPK juga menetapkan Amir Mirza Hutagalung selaku pengusaha dan tangan kanan Mashita sebagai tersangka penerima suap, dan Wakil Direktur RSUD Kardinah Cahyo Supriadi sebagai tersangka pemberi suap.

Atas perbuatannya, Mashitah dan Amir Mirza disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 Undang-undang 31/1999, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara, sebagai tersangka pemberi suap, Cahyo disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-undang 31/1999, sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved