Agung Sedayu dan Pemprov DKI Mulai Bahas HGB Pulau C dan D, DPRD Bilang Tunggu Perda Dulu

Agung Sedayu Group melalui anak perusahaannya mulai membahas perjanjian kerjasama pengelolaan pulau reklamasi C dan D tapi DPRD minta tunggu dulu.

 WARTA KOTA, GAMBIR -- Agung Sedayu Group melalui anak perusahaannya PT Kapuk Naga Indah (pengembang) mulai membicarakan perjanjian kerjasama pengelolaan pulau reklamasi C dan D dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pembicaraan itu dilakukan setelah Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyerahkan sertifikat hak pengelolaan (HPL) ke-2 pulau buatan tersebut kepada Pemprov DKI, Minggu (20/8/2017).

Namun DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI dan pengembang bersabar hingga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang reklamasi rampung dan ditetapkan menjadi perda.

Saat ini ada dua Raperda terkait reklamasi pulau yang tengah dibahas DPRD, yakni Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) serta Raperda RZWP3K tentang penataan ruang laut di Provinsi DKI Jakarta.

Kedua raperda itu mengatur peruntukan ruang laut pada empat kawasan. Keempat kawasan itu ialah kawasan konservasi, kawasan pemanfaatan umum, kawasan strategi nasional tertentu dan kawasan alur laut.

"Sudah mulai ada pembicaraan sih soal perjanjian kerjasama itu antara Pemprov dan pengembang. Pembicaraannya dengan Badan Aset DKI," kata Asisten Pembangunan DKI, Gamal Sinurat saat dihubungi Warta Kota, Senin (21/8/2017).

Gamal menjelaskan, setelah sertifikat HPL berada di tangan Pemerintah DKI, maka langkah selanjutnya memang mesti dilakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan pengembang.

"Baru setelah itu bisa diurus HGB-nya," jelas Gamal.

Wakil Ketua DPRD DKI, M Taufik, menegaskan bahwa kedua pihak mesti menunggu Raperda rampung. "Harus tunggu Raperda jadi Perda pokoknya," kata Taufik juga ketika dihubungi Senin (21/8/2017) sore.

Namun Taufik memastikan bahwa HGB memang sudah semestinya diberikan ke Agung Sedayu. "Selama itu legal ya berarti wajib diberikan," jelas Taufik.

Hanya saja, sambungnya, waktunya harus menunggu Perda rampung karena semua aturan terkait pulau reklamasi baik zonasi maupun hal yang boleh dibangun ada di dalam Perda tersebut.

"Setahu saya di Pulau C dan D itu pengembang hanya boleh membangun area komersial sebesar 35 persen saja," kata Taufik.

Sisanya, lanjutnya, harus dipakai untuk area hijau, fasilitas sosial maupun fasilitas umum. "Nah itu ada di Perda. Makanya jangan mulai dulu sebelum Perda selesai," tegas Taufik.

Terkait Pemprov DKI yang mulai bicara soal kelanjutan pembangunan di dua pulau tersebut, Taufik berjanji akan mengawalnya.

"Kita lihat nanti, ijin seperti apa yang diberikan oleh Pemprov DKI," tutup Taufik.

Penulis: Theo Yonathan Simon Laturiuw
Editor:
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved