Beginilah Susahnya Bangun SMKN 12 di Bekasi

WARTA KOTA, BEKASI -- Pemerintah Kota Bekasi kesulitan membangun SMK Negeri 12, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondokgede.

Soalnya lahan sekitar 5.000 meter persegi itu, masih berdiri sebuah Yayasan Pendidikan Miftahul Jannah sejak tahun 1985.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan, pemerintah telah memberi kelonggaran kepada pihak sekolah untuk menggunakan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) tersebut.

Diharapkan pada tahun 2005 kemarin, yayasan dari sekolah PAUD, TK dan SD ini telah memiliki lahan sendiri untuk membangun gedung sendiri.

Namun sampai 2014, pihak yayasan justru tidak kunjung membangun sekolah tersebut.

Akhirnya, pada 2015 Pemerintah Kota Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang pemutusan kontrak kerjasama dengan yayasan.

"Harusnya pihak yayasan sudah mencari lahan sejak beberapa tahun, sehingga ketika pemerintah membangun sekolah tidak akan ada penolakan seperti ini," kata Inayatullah pada Kamis (17/8).

Inayatullah menyatakan, SK yang dikeluarkan pemerintah akan menjadi dasar untuk mengeksekusi lahan tersebut.

Meski begitu, pria yang biasa disapa Inay ini meminta kepada orangtua agar tidak risau.

Inay berjanji, akan memfasilitasi para siswa ke sekolah lain.

"Sudah dirapatkan pada hari Selasa (15/8) lalu dan orangtua setuju karena anaknya tetap mendapat pendidikan yang difasilitasi oleh pemerintah," jelas Inay.

Tidak hanya itu, kata Inay, pihaknya bakal membantu mencarikan dana swasta melalui pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR), bila yayasan telah memiliki lahan sendiri.

Inay menilai, pendidikan merupakan hak mutlak yang harus diperoleh anak-anak, sehingga pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas pendidikan yang memadai.

"Pembangunan SMKN 12 sangat mendesak, karena selama ini siswanya menumpang belajar di sekolah lain,." ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi menambahkan, pembangunan gedung untuk SMK Negeri 12 harus tetap berjalan.

Menurutnya, lahan yang ada saat ini terlalu luas untuk siswa yayasan.

Karena itu dia menilai, jika dibangun sekolah negeri, maka banyak yang diuntungkan.

Masyarakat setempat bisa menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut, karena daya tampung jauh lebih banyak.

"Belum lagi, jika ada sekolah negeri akan ada penyerapan tenaga kerja. Guru atau pegawai yayasan bisa kita berdayakan ke sekolah baru," kata Ali.

Ali mengungkapkan, sejumlah tokoh masyarakat menyetujui ada pembangunan gedung sekolah. Hanya pihak yayasan yang bersikukuh menolak pembangunan sekolah tersebut.

"Pemerintah meminta masyarakat mendukung sehingga kebutuhan sekolah terpenuhi. Karena di Pondokgede belum ada SMK Negeri," jelasnya.

Menurut Ali, sampai saat ini masih ada tujuh SMAN/SMKN lainnya yang belum memiliki gedung.

Untuk sementara, mereka menumpang belajar di sekolah lain. Misalnya SMKN 13, SMKN 12, SMKN 14, SMKN 15, SMAN 19, SMAN 20, SMAN 21.

"Pembangunan dilakukan secara bertahap," katanya.

Kepala SMKN 12 Apra Mitra mengatakan, sampai saat ini siswanya menumpang belajar di SDN 01 Jatibening dan SDN 04 Jatibening. Mereka menumpang sejak tahun 2015 lalu.

"Informasi yang saya dapat sudah ada pihak swasta yang siap membangun gedung SMKN 12. Hanya saja ada penolakan warga sekitar. Seharusnya pembangunan sudah dimulai sejak Agustus ini," kata Apra.

Apra mengimbau, kepada masyarakat agar tidak risau dengan kehadiran siswa SMK di wilayah setempat.

Menurut dia, sikap siswa sekarang tidak seperti dulu, sehingga lebih mudah diatur.

"Lima tahun terakhir kita nggak ada masalah kok dan sekarang kita lebih adem kok," katanya.

Pemilik Yayasan Miftahul Jannah, Haminto Hari mengaku akan tetap mempertahankan yayasan pendidikannya.

Sebab, yayasan itu sudah didirikan sejak 1985 untuk kepentingan pendidikan warga sekitar.

Apalagi dia selalu membayar sewa lahan sekitar Rp 24 juta per tahun ke pemerintah daerah.

"Lahan fasos fasum ini hak warga terdekat, yaitu masyarakat Jatibening 2," kata Haminto

Ketua RW setempat, Ari Subari menambahkan seharusnya pemerintah daerah mencari lahan lain untuk membangun sekolah baru.

Alasan warga menolak, kata dia, karena khawatir dengan keberadaan siswa SMK di sana.

"Di sekitar perumahan banyak anak-anak SMP yang berkeliaran. Apalagi nanti ada SMK yang mayoritas anak laki-laki, kami ingin hidup tenang saja," kata Ari. (faf)