Breaking News:

Prabowo : Pembatalan Kontrak Pembelian 656 Bus Transjakarta Harus Lewat Pengadilan

Anggota Komisi B DPRD DKI Prabowo Soenirman mengatakan, pembatalan kontrak kerjasama pembelian 656 bus Transjakarta proyek pengadaan tahun 2013

Warta Kota/Mohamad Yusuf
Anggota DPRD DKI, Komisi D, Prabowo Soenirman 

WARTA KOTA, KEBAYORAN BARU - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Prabowo Soenirman mengatakan,  pembatalan kontrak kerjasama pembelian 656 bus TransJakarta proyek pengadaan tahun 2013, harus melalui pengadilan.

Pasalnya, pembatalan kontrak kerjasama tersebut dinilai mematikan pengusaha.

"Kalau masalah temuan persekongkolan saat lelang, silakan. Tapi tetap seharusnya pengadilan yang memutuskan. Kan hukum itu yang tertinggi. Karena itu harus melalui pengadilan," kata Prabowo, ditemui Warta Kota di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (2/8/2017).

Apalagi, ratusan bus tersebut Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) telah balik nama atas nama Pemprov DKI. Sehingga akan mengakibatkan para pengusaha kesulitan untuk menjual kembali bus-bus tersebut.

Baca: Kamis Besok, Pemkot Jaksel Arak Piala Adipura Menuju Balai Kota

"Jangan main putus kontrak satu pihak saja. Kalau begini bisa mematikan para pengusaha," tegasnya.

Karena itu, ia juga meminta kepada Pemprov DKI berhati-hati dalam pembelian bus TransJakarta.

Khususnya pada proses lelang dan kualitas bus.

"Sebenarnya untuk membeli bus tidak masalah mau bus China atau merek dari Jepang maupun Eropa. Yang terpenting itu perawatan. Apakah bus Scania tidak pernah mogok? Apa bus China selalu mogok?" tegasnya.

Baca: Akibat Ledakan Tabung Gas di RSUD Pasar Rebo, Pegawai Kantin Menderita Luka Bakar

Halaman
123
Penulis: Mohamad Yusuf
Editor: Hertanto Soebijoto
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved