Malaysia Negara yang Diminati TKI Bekasi

WARTA KOTA, BEKASI - Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Kota Bekasi cenderung lebih memilih negara Malaysia untuk mengais rezeki.

Mereka memilih Negeri Jiran tersebut karena berbagai pertimbangan, salah satunya adalah kultur di sana mirip dengan Indonesia.

"Bahasa di sana juga memakai Bahasa Melayu, sehingga tidak terlalu sulit untuk berkomunikasi dengan warga di sana," ujar Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Hartono di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin (31/7/2017).

Hartono mengungkapkan, jumlah TKI asal Kota Bekasi pada tahun 2016 lalu mencapai 81 orang.

Baca: Saipul Jamil Dapat Kejutan Ulang Tahun dari Mantan Kekasih dan Penggemar

Sebanyak 31 orang di antaranya lebih memilih Malaysia sebagai tempat mencari nafkah.

Sementara negara Taiwan dan Singapura serta Hongkong menjadi tempat favorit berikutnya di kalangan TKI.

"Gaji di sana lebih besar dari negara Indonesia, bisa mencapai Rp 5 juta lebih per bulan," kata Hartono.

Baca: IPW Tidak Setuju Presiden Bentuk Tim Pencari Fakta Independen Kasus Novel Baswedan

Atas dasar itulah, kata dia, tidak heran bila jumlah TKI di Kota Bekasi terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan catatannya dari Januari-Juli 2017 sudah ada 44 TKI yang diberangkatkan ke berbagai negara.

Jumlah ini lebih tinggi 4 orang dibanding tahun lalu dengan kurun yang sama, dari Januari-Juli 2016.

Naiknya jumlah TKI, kata dia, bukan berarti perekonomian di Kota Bekasi memburuk.

Namun mereka ingin meningkatkan kualitas hidup keluarganya.

"Justru naiknya jumlah TKI bisa mendongkrak pendapatan visa negara," ungkapnya.

Menurut Hartono, tidak semua TKI asal Kota Bekasi bekerja sebagai penata laksana rumah tangga atau pembantu rumah tangga saja.

Ada juga yang bekerja sebagai sopir, pendamping orang lanjut usia di panti jompo dan sebagainya.

"Untuk jenis kelaminnya, paling banyak perempuan sekitar 60 persen dan laki-laki sekitar 40 persen," jelasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Syaherallayali tidak memungkiri, upah di negeri orang lain lebih menjanjikan dari negeri sendiri.

Karena itu, kata dia, jumlah TKI terus mengalami peningkatan.

Meski begitu, kata dia, bukan berarti Upah Minimum (UMK) Kota Bekasi sebesar Rp 3,6 juta per bulan sangat tidak layak.

Menurut dia, gaji sebesar itu sudah melewati tahapan kajian yang matang antara pemerintah, pihak swasta dan perwakilan para pekerja.

"Kalau mengacu pada sistem pengupahan nasional yah itu lebih dari cukup. Tapi kalau untuk kebutuhan sebetulnya belum mencukupi," kata Syaherallayali

Dia mengungkapkan, sebetulnya pemerintah berada di posisi yang dilematis. Pemerintah bisa saja menaikan gaji para pekerja agar masyarakat bisa mencari rejeki di negeri sendiri. Namun keputusan itu akan berimplikasi pada jumlah investasi di Kota Bekasi.

Para investor, kata dia, cenderung akan hengkang dari Kota Bekasi karena upah yang dipatok cukup tinggi.

"Kalau investor pindah dari Kota Bekasi, justru bakal menambah jumlah pengangguran. Ini posisi yang dilematis bagi pemerintah," ungkapnya.