Pemerintah Beli 11 Unit Pesawat Tempur Sukhoi SU-35

WARTA KOTA, GAMBIR - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengungkapkan, pemerintah telah menambah pengadaan pesawat tempur Sukhoi SU-35 menjadi 11 unit.

"Ada sebelas," ujar Ryamizard di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Ryamizard mengatakan, pembelian pesawat buatan Rusia tersebut telah mencapai tahap finalisasi.

Baca: Megawati Kenang Masa Sulit Beli Sukhoi untuk TNI di Tengah Embargo Senjata

"Sudah negosiasi, pembelian sudah dua tahun," jelas Ryamzard.

Mengenai nilai pembelian tersebut, Ryamiard tidak mengungkapkan secara detail. Ia memastikan nilainya lebih besar ketimbang pengadaan sebelumnya.

"Lebih banyak dari dulu," kata Ryamizard Ryacudu.

Baca: Panglima TNI Desak Kementerian Pertahanan Beli Sukhoi-35 dan Kapal Selam Kelas Kilo

Semntara, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran menteri terkait agar pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tidak harus disesuaikan dengan Minimum Essential Forces (MEF) hingga tahun 2024.

Jokowi mengatakan, sebaiknya pengadaan alutsista disesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

"(Alutsista) harus disesuaikan dengan kondisi geografis negara kita yang khas, di mana negara kita adalah negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari perairan," tutur Jokowi saat menggelar rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7/2017).

Baca: Rusia Bakal Bangun Pabrik Suku Cadang Sukhoi di Indonesia

Selain menyesuaikan dengan negara kepulauan, lanjut Presiden, pengadaan alutsista juga harus menyesuaikan dengan kawasan perbatasan Indonesia dengan negara lain yang sangat panjang.

Jokowi juga mengingatkan pengadaan alutsista harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi global.

"Selain itu kita juga harus betul-betul menghitung dan mengantisipasi perubahan yang sangat cepat, terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," papar Jokowi.

Baca: Venna Melinda Dapatkan Hak Asuh Vania Athabina

Presiden juga meminta jajaran kementerian dan lembaga terkait tidak memakai pihak ketiga atau Goverment to Business (G to B).

"Saya juga ingin menegaskan agar proses pengadaan alutsista harus dimulai dari interaksi antar-pemerintah, artinya G to G," cetus Presiden Jokowi.

Pengadaan alutsista sebelumnya seringkali dilakukan dengan mekanisme G to B, dan beberapa di antaranya menimbulkan persoalan, seperti pada kasus dugaan mark up pengadaan Sukhoi pada 2012 lalu.

Baca: Kapolda Jawa Barat: Terorisme Kejahatan Luar Biasa, Polri Harus Menyikapi dengan Luar Biasa Juga

Jokowi juga mengatakan bahwa pengadaan alutsista harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi, mark up," tegas Jokowi.

"Alutsista ini dibeli dari uang rakyat untuk bisa digunakan TNI dalam melindungi rakyat, melindungi bangsa, negara, dari segala ancaman yang ada," sambung Jokowi. (*)